pers-scaled.jpg
 20230731_193802.gif
 323276293_566466371650625_8427709249684468411_n-scaled.jpg

Belum lama ini, Pemerintah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini mencapai angka 5,44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan terjaganya angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang sempat melonjak akibat pandemi COVID-19 pun akhirnya berhasil ditekan di bawah 10%.

Kabar ini bak angin segar di tengah carut marut ekonomi global. Indonesia mendapat untung dari melonjaknya harga komoditas — termasuk batu bara yang selama ini menjadi salah satu ekspor andalan negara.

Selain itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini membuat klaim menghebohkan dengan menyebut utang Indonesia — yang berada di kisaran Rp 7.000 triliun — sebagai “terkecil di dunia”.

Klaim ini memang perlu dipertanyakan. Namun, perbandingan utang dengan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia yang berada di level 38,5% memang relatif kecil. Ini jika dibandingkan kebanyakan negara maju (seperti Jepang 266%, Amerika Serikat 137%, Inggris 96%)  maupun negara berkembang lainnya (seperti Brazil 89%, India 74%, Thailand 50%).

Tetapi, perlu menjadi catatan bahwa di tengah kondisi yang terlihat positif ini, Indonesia mencatatkan inflasi nasional tahunan tertingginya sejak Oktober 2015. Menyentuh angka 4,94% pada Juli 2022, inflasi nasional tersebut didorong oleh inflasi pangan yang mencapai 10,47%. Cuaca ekstrem, gangguan pasokan, hingga kenaikan harga pupuk dan makanan ternak akibat Perang Rusia dan Ukraina berada di balik lonjakan harga pangan.

Belum lagi, Indonesia terhimpit kenaikan harga energi yang menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mewacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa anggaran subsidi untuk BBM, gas dan listrik sudah tembus angka Rp 500 triliun, atau sekitar 22% dari APBN 2022.

Naiknya harga minyak global menyulitkan Indonesia sebagai importir minyak, dan Kementerian Investasi memproyeksikan subsidi akan membengkak hingga Rp 600 triliun pada akhir tahun jika tidak ada penyesuaian harga BBM.

Sebelumnya pada Juli, pemerintah sudah menaikkan tarif dasar listrik.

Menurut Made Anthony Iswara dan Luhur Bima dari SMERU Research Institute, keberlanjutan dari kebijakan subsidi ini sulit tercapai mengingat tidak ada jaminan bahwa keuntungan yang didapat oleh Indonesia dari peningkatan harga komoditas lainnya, seperti batu bara, akan dapat berlangsung lama.

Laporan Bank Dunia mengenai prospek ekonomi Indonesia, terbit pada Juni 2022, menyatakan bahwa subsidi hanya menguntungkan rumah tangga kalangan menengah dan atas Indonesia. Pasalnya, golongan inilah yang mendominasi konsumsi bahan bakar, menyerap sekitar 42%-73% subsidi BBM.

Mempertahankan subsidi bisa saja justru mengakhiri tren positif penurunan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Made dan Luhur menyarankan realokasi subsidi ke program-program sosial jangka panjang bagi masyarakat berpenghasil rendah, alih-alih menambah beban APBN demi menutup selisih harga.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *