pers-scaled.jpg
 20230731_193802.gif
 323276293_566466371650625_8427709249684468411_n-scaled.jpg

Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang bertajuk “The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap” di Belitung, pada 7-8 September 2022. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, agenda tersebut berperan penting bagi penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia yang telah diluncurkan tahun lalu. “Ini adalah kesempatan untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal, akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian,” ucap Deputi Amalia di Belitung, Selasa (6/8).

Side Event tersebut mengusung tiga tujuan. Pertama, mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional. Kedua, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan Ekonomi Biru. Ketiga, membangun kolaborasi potensial dalam desain dan implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia. “Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” tutur Deputi Amalia.

Tiga tujuan tersebut selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group, yakni Strengthening Recovery from the Covid-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the three key pillars of Micro, Small, Medium Enterprises; Adaptive Social Protection; and Low-Carbon Green and Blue Economies. Prioritas tersebut menjadi fondasi bagi salah satu deliverables dalam DMM 2022, yakni the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS). Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang rendah karbon di negara berkembang, terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.

Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dengan dukungan dari mitra lokal dan internasional, termasuk UN Resident Coordinator, International Labour Organization, UN Environment Programme, ARISE+ Indonesia, dan EcoNusa Foundation. Peta jalan tersebut berupaya untuk menjembatani transisi ke ekonomi biru yang lebih berkelanjutan melalui konservasi dan penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang bertanggung jawab untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, serta menjadi pedoman kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, termasuk harapan untuk keluar dari middle-income trap sebelum 2045.

The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap Side Event turut menghadirkan para pembuat kebijakan di Indonesia, baik kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, asosiasi, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dan terlibat dalam bidang yang termasuk dalam sektor ekonomi biru. Selain itu, hadir pula berbagai perwakilan lembaga internasional, serta perwakilan delegasi dan kedutaan besar, utamanya dari negara G20, untuk membahas pengembangan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia serta memberikan lesson-learned dari negara yang telah mengembangkan peta jalan serupa.

Pembahasan tersebut dilangsungkan dalam dua hari pelaksanaan, yakni Seminar of The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap di 7 September 2022 yang mengusung tiga sesi, bertajuk Explore the Existing Condition of Blue Economy Sector in Indonesia (1st Session), Possible Scenario of Blue Economy Development Strategy and Blue Finance (2nd Session), serta Initiatives in the Scope of Blue Economy Development Implementation (3rd Session). Di hari kedua, 8 September 2022, akan berlangsung Showcasing Session “Blue Economy Initiatives” yang membahas pentingnya peran inisiatif lokal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu.

Perspektif ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif dari para pembicara akan memperkaya materi untuk pengembangan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, berkontribusi untuk strategi dan inisiatif utama Indonesia untuk menyeimbangkan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. “Pada akhirnya, G20 Side Event ini diharapkan memicu kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan manusia dan berkontribusi pada transisi global menuju ekonomi dan kemakmuran laut yang lebih berkelanjutan. Implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru juga akan mendukung transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim,” tutup Deputi Amalia.

Tentang Development Working Group

Development Working Group (DWG) merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS). DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu (1) Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM,  Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon; (2) Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; (3) Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.

Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1st  DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid. Agenda ketiga, 3rd Development Working Group Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *