Jakarta, 19 April 2025 — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan sebanyak 25.000 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap pada akhir April 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan penyediaan perumahan bagi kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses fasilitas pembiayaan karena tidak memiliki slip gaji.
Program ini menyasar pekerja informal seperti pedagang sayur, tukang bakso, nelayan, dan pelaku usaha kecil lainnya yang memiliki penghasilan tetapi tidak tercatat secara formal. Mereka dinilai layak menerima bantuan berdasarkan penilaian kemampuan bayar dari omzet usaha harian.
“Penyerahan rumah akan dilakukan secara simbolis pada 25 April di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Barat,” ujar Ketua Satgas Percepatan Penyediaan Rumah Pemerintah, seperti dikutip dari Antara.
Program ini merupakan bagian dari target pembangunan 3 juta rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak.
Skema pembiayaan difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) melalui penilaian penghasilan alternatif, tanpa mengharuskan slip gaji. BTN telah melakukan uji coba skema ini dengan menyasar kalangan pekerja informal di sejumlah daerah.
Adapun kriteria calon penerima rumah meliputi masyarakat dengan pendapatan maksimal Rp1 juta per bulan, pelanggan listrik 450 watt, serta termasuk dalam kelompok desil dua ke bawah, yaitu 20% masyarakat berpendapatan terendah di Indonesia.
Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dalam waktu dekat, seiring dengan upaya mendorong inklusi perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat.
