Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut setelah mengetahui potensi pendapatan dari praktik parkir liar di Ibu Kota yang mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Menyikapi temuan ini, ia berkomitmen melakukan penertiban dan pembangunan fasilitas parkir resmi sebagai solusi jangka panjang.
Menurut data yang dihimpun Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), praktik parkir liar di lebih dari 16.000 titik di Jakarta menghasilkan sekitar Rp 1,28 miliar per hari. Jika dihitung secara tahunan, pendapatan tersebut bisa menyentuh angka Rp 460 miliar. Besarnya potensi ini disebut tidak masuk ke kas daerah, melainkan dikuasai oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak hanya bicara soal kehilangan potensi PAD, tapi juga ketertiban dan wajah kota,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (18/4).
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI akan membangun gedung parkir bertingkat dengan sistem valet di kawasan-kawasan padat seperti Senopati dan Gunawarman, Jakarta Selatan. Fasilitas ini ditargetkan menjadi alternatif legal dan nyaman bagi pengguna kendaraan pribadi sekaligus menekan dominasi juru parkir liar.
Selain itu, Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan menggandeng pengelola parkir resmi dan menindak tegas praktik premanisme yang kerap terjadi di lapangan.
“Semua pihak akan dilibatkan, tapi saya tegaskan: tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan warga dan kota ini,” tegasnya.
Rencana penertiban ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengamat tata kota dan organisasi masyarakat sipil yang sejak lama menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam urusan parkir di Jakarta.
