Jakarta, | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan kesiapan pemerintah untuk merevisi regulasi terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) menyusul meningkatnya kasus premanisme yang melibatkan sejumlah kelompok. Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum terhadap ormas perlu diperkuat agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
“Kita tidak ingin organisasi yang seharusnya berkontribusi positif malah menjadi sarang premanisme. Revisi aturan menjadi langkah strategis untuk memastikan ormas beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri hari ini.
Tito menegaskan, revisi ini akan mencakup mekanisme pembubaran ormas yang terbukti terlibat dalam tindak kekerasan, pemerasan, atau tindakan melawan hukum lainnya. Ia juga menginstruksikan kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kasus premanisme dengan latar belakang ormas mencuat ke publik, menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum dan tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang merugikan masyarakat.
Saat ini, Kemendagri tengah mengkaji sejumlah opsi perubahan terhadap Undang-Undang Ormas dan aturan turunannya. Revisi diharapkan dapat segera dibahas bersama DPR dalam waktu dekat.
