JAKARTA- Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hellyana, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, Dede Yusuf, dan Zulfikar Arse Sadikin ini membahas sejumlah agenda strategis. Beberapa diantaranya meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Wagub Hellyana memaparkan secara rinci kondisi terkini di Kep. Babel, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ia juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap mekanisme penyaluran dana transfer agar lebih tepat sasaran dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ia juga melaporkan melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak dirinya dilantik bersama Gubernur Hidayat Arsani. Kinerja pemerintahan daerah terus menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam pemanfaatan potensi kelautan, dab pertambangannya.
“Meskipun Bangka Belitung dihadapkan pada tantangan berupa kenaikan angka kemiskinan, dan pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan, dan pertumbuhan melalui berbagai program strategis,” ungkapnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Hellyana menjelaskan, meskipun terjadi penyesuaian pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah tetap berhasil menjaga kontribusi signifikan dari sektor pajak daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam bidang kepegawaian, Hellyana menyoroti kemajuan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung yang terus meningkat.
“Pemerintah daerah juga telah mengusulkan formasi baru untuk PPPK dan CPNS, serta memetakan kompetensi ASN guna mendukung penerapan sistem merit yang lebih efektif. Proses mutasi, dan promosi jabatan pun dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Hellyana memaparkan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimiliki provinsi, seperti perusahaan penjaminan kredit, rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa, hingga sekolah kejuruan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup laporannya, Hellyana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar satu setengah juta jiwa penduduknya dapat terlayani dengan optimal.
“Sebagai mitra DPR RI, kami siap mendukung sepenuhnya upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang semakin prima,” pungkasnya.
Sebelumnya saat memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, mengucapkan selamat kepada para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik untuk periode 2025–2030 dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia.
“Besar harapan kami, saudara sekalian dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan memperkuat kemitraan dengan Komisi II DPR RI dalam urusan pemerintahan daerah,” ujar Rifqinizamy.
Ia menegaskan, rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi APBD, dana transfer pusat ke daerah, serta tingkat kemandirian fiskal provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam rapat itu Rifqinizamy juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai belum optimal.
“Lebih dari 70 persen BUMD di Indonesia tidak operasional, dan membebani APBD tanpa memberikan manfaat yang sebanding,” tegasnya.
Oleh karena itu, Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan penguatan regulasi, dan pembentukan Direktorat Jenderal baru di Kemendagri untuk membina, dan mengawasi BUMD agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sehat, dan produktif.
Isu pengelolaan kepegawaian daerah juga menjadi sorotan, khususnya terkait konversi tenaga honorer menjadi PPPK yang menambah beban belanja pegawai daerah.
“Kita memiliki komitmen menyelesaikan persoalan honorer, namun harus tetap menjaga agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen APBD,” ungkap Rifqinizamy.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel untuk memperjuangkan berbagai aspirasi, dan kebutuhan daerah di tingkat nasional, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan yang merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
