Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyebut adanya potensi gelombang pemutusan hubungan pekerja (PHK) apabila penghapusan sistem outsourcing benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.
“Jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah semakin mempersempit kesempatan kerja atau bahkan menghilangkan lapangan-lapangan pekerjaan yang selama ini banyak sekali anak-anak muda kita, pekerja-pekerja kita di sektor outsourcing ini,” katanya dikutip dari detikcom, Minggu (4/5/2025).
Menurut Sarman, pemerintah perlu berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait agar dapat meminimalisasi dampak yang terjadi.
“Ya, tentu berpotensi ya kalau dihapuskan tentu nasib pekerja-pekerja kita saat ini yang di sektor outsourcing bagaimana masa depannya kalau dihapus. Dalam hal ini jadi berpeluang dan berpotensi terjadi PHK kalau ini sampai dihapus. Makanya kami dari pengusaha tentu mengusulkan ini kita perlu duduk bersama gitu kan. Kemudian ya kita kita inventarisir kalau memang perlu dibatasi kira-kira bidang-bidang sektor-sektor atau mungkin divisi apa saja yang yang boleh outsourcing dan mana yang tidak ya kalau memang perlu ada pembatasan,” jelas dia.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam juga angkat bicara.
Dia menilai penghapusan sistem outsourcing saat ini tidak tepat. Mengingat keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja serta banyaknya PHK yang terjadi.
“Timing-nya menurut saya kurang tepat. Karena kita lagi sedang banyak PHK, sedang ada pelemahan ekonomi. Mestinya dalam situasi yang tertekan seperti ini kita bukan malah meregulasi tapi mederegulasi supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik, dengan bebas. Harus ada relaksasi-relaksasi, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Bob melanjutkan, sekarang ini orang berbondong-bondong mencari pekerjaan. Apabila rencana itu direalisasikan, justru akan semakin menekan perusahaan skala kecil dan menengah.
“Kan outsourcing itu menyerahkan pekerjaan. Ya pasti kan penyerahan pekerjaan dari perusahaan besar ke perusahaan yang lebih kecil lagi kan. Nah kalau dihapuskan yang korban siapa? Perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan menengah kecil. Yang sekarang ini saja mereka sudah tertekan,” terangnya. (*)
