Belitung Timur – Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, kembali menegaskan sikapnya terkait tambang laut serta langkah strategis yang harus diambil untuk menghadapi gejolak ekonomi yang dipengaruhi oleh harga timah dunia, demikian hal ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur dengan insan Pers (29/5/2025,)
“Harga timah ditentukan oleh pasar dunia, sementara kita di daerah bekerja setengah mati. Karena itu, kita harus memiliki cadangan dan persiapan ke depan agar tidak mengalami guncangan seperti tahun lalu, yang terasa seperti gempa bumi. Mulai sekarang, kita harus siap-siap,” ujar Kamarudin Muten.
Sebagai salah satu solusi jangka panjang, Bupati merencanakan pemanfaatan lahan sekitar 1 hingga 2 hektare di wilayah belakang untuk dijadikan pusat peternakan dan pertanian. Ia ingin menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin belajar bertani dan beternak dengan bimbingan tenaga ahli.
“Mulai akhir tahun ini, kita akan memulai program ini. Siapa yang ingin belajar, bisa datang ke belakang sini. Ada yang akan mengajari cara menanam, bagaimana mendapatkan telur, dan lainnya. Kita harus mulai beralih ke sektor yang lebih berkelanjutan. Saya akan buat contoh peternakan, supaya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan, Bupati juga mengingatkan pentingnya transparansi dan kedisiplinan bagi para ASN. Mulai tahun depan, kebijakan baru akan diberlakukan, di mana hanya sektor tertentu seperti rumah sakit, pengelolaan sampah, dan dinas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang diperbolehkan melakukan pos anggaran tertentu.
“Saya sudah tegaskan, hanya ada empat dinas yang boleh tetap mengalokasikan anggaran 20% untuk publikasi. Sisanya tidak boleh lagi, karena kita harus menjaga efisiensi anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Bupati mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja ASN, termasuk kedisiplinan dalam bekerja. Ia bahkan mengusulkan sistem pemantauan dengan insentif bagi mereka yang melaporkan pelanggaran seperti ASN yang tidak berada di tempat kerja saat jam kerja berlangsung.
“Kalau ada ASN yang nongkrong di warung kopi saat jam kerja, foto kirim ke saya. Saya akan beri Rp500.000 untuk laporan yang valid. Tetapi, harus jelas dan tidak hanya satu foto dari orang yang sama,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif, Bupati berencana memasang CCTV di beberapa titik untuk meningkatkan pengawasan, serta meminta wartawan ikut berperan dalam mengontrol transparansi pemerintahan.
Pernyataan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mengoptimalkan sektor ekonomi alternatif, menjaga kedisiplinan ASN, serta memastikan regulasi tambang laut berjalan dengan aturan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat
