Jakarta, 11 Agustus 2025 — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan protes keras terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening yayasan miliknya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kebijakan yang tidak bijak dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Menurut penjelasan KH Cholil, rekening yang diblokir bukan atas nama pribadi, melainkan milik yayasan yang ia kelola. Rekening tersebut berisi dana cadangan sekitar Rp200–300 juta dan telah lama tidak digunakan untuk transaksi aktif. Namun, saat hendak digunakan kembali, transaksi gagal karena rekening telah diblokir oleh PPATK
“Sebenarnya itu yang diblokir bukan rekening saya pribadi tapi rekening atas nama yayasan. Ketepatan mulai awal tahun tidak dipakai, hanya untuk menyimpan saja,” ujar KH Cholil dalam unggahannya di media sosial.
Ia menilai pemblokiran rekening pasif atau dormant tanpa proses hukum yang jelas sebagai tindakan yang gegabah dan merugikan masyarakat. KH Cholil pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Ini kebijakan yang tidak bijak. Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari presiden terhadap kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya
KH Cholil juga mengingatkan bahwa pemblokiran yang tidak tepat sasaran dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan anjuran pemerintah untuk menabung.
Ia mendukung penegakan hukum terhadap rekening yang digunakan untuk tindak pidana, namun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan seleksi ketat sejak pembukaan rekening
