Jakarta, 31 Agustus 2025- Rentetan penjarahan rumah pejabat negara sejak Jumat (30/08) hingga Minggu (31/08) dini hari bukan sekadar aksi massa spontan. Ia mencerminkan krisis legitimasi yang semakin dalam terhadap lembaga legislatif dan elit pemerintahan. Ketika rumah-rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran amarah publik, kita sedang menyaksikan titik balik dari akumulasi ketidakpercayaan.
Akar dari aksi ini tampaknya bukan hanya pernyataan kontroversial para pejabat, tetapi juga kebijakan kenaikan tunjangan DPR yang muncul di tengah gelombang demonstrasi.
Di saat rakyat bergulat dengan inflasi, pengangguran, dan layanan publik yang timpang, keputusan semacam itu terasa seperti tamparan di wajah publik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyebut situasi ini sebagai pengulangan sejarah kelam.
“Rusuh di mana-mana. Penjarahan rumah-rumah pejabat pun makin brutal seperti 1998. Sebaiknya ketua RT di sekitar rumah pejabat, pimpinlah warga cegah penjarahan berlanjut,” tulisnya lewat akun X
Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak arogan di tengah ketimpangan sosial:
“Kepada semua pejabat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, hati-hatilah bertutur kata dan berperilaku. Jangan sombong di depan rakyat. Ini tentang ketimpangan dan kesombongan”
Fenomena ini menegaskan bahwa akar persoalan bukan hanya ekonomi, tetapi juga etika kepemimpinan. Ketika representasi politik kehilangan empati dan kepekaan, rakyat akan mencari cara lain untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka—meski dengan risiko melanggar hukum.
Namun, penjarahan bukanlah solusi. Ia justru memperkeruh krisis dan membuka ruang bagi kekerasan yang kontraproduktif. Yang dibutuhkan adalah respons cepat dan transparan dari pihak berwenang, serta refleksi mendalam dari para pejabat yang menjadi simbol ketimpangan.
Aksi ini harus menjadi alarm keras bagi negara: bahwa reformasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. DPR harus membuka ruang dialog, membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada publik, dan mengembalikan kepercayaan melalui tindakan nyata. Jika tidak, penjarahan hari ini bisa menjadi awal dari ketidakstabilan yang lebih luas.
