Belitung, 7 September 2025 — Di tengah menguatnya suara penambang rakyat melalui gerakan Tritura Penambang Babel, Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menyampaikan seruan tegas agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama dalam menyusun tata kelola pertambangan timah yang adil dan berkelanjutan.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada pagi hari usai peringatan Hari Kemerdekaan, Syamsir menegaskan bahwa momen kemerdekaan harus menjadi titik balik untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung.
“Kemerdekaan baru kita rayakan, seharusnya ini menjadi tonggak sejarah bahwa ayo kita bangkit untuk mensejahterakan masyarakat kita. Terutama di semua sektor di seluruh Bangka Belitung dan Indonesia,” ujar Syamsir.
Ia juga menyinggung peristiwa kelam terkait kerugian negara sebesar Rp271 triliun yang menurutnya mencerminkan ketidakpastian tata kelola di provinsi yang kaya sumber daya manusia.
“Kita tidak boleh lagi kucing-kucingan mengatasnamakan siapa yang berhak mengeluarkan izin. Ini tanggung jawab kita sampai wilayah terkecil,” tegasnya.
Syamsir mengajak seluruh pihak—termasuk PT Timah, mitra swasta, dan masyarakat—untuk duduk bersama menyusun pengaturan wilayah tambang di Kabupaten Belitung. Ia menekankan pentingnya kejelasan zonasi agar masyarakat yang masih menambang tidak hidup dalam kekhawatiran hukum.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang menggantung hidupnya di sektor pertambangan,” tambahnya.
Lebih jauh, Syamsir mendorong adanya hilirisasi industri pertimahan di Belitung. Ia berharap timah tidak lagi dikirim dalam bentuk mentah, melainkan sudah melalui proses pengemasan setengah jadi, sehingga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal.
“Kita berharap ke depan saling menghormati, dan industri pertambangan harus ada. Paling tidak timah dikemas setengah jadi sebelum dikirim keluar Belitung,” tutupnya.
Pernyataan ini memperkuat urgensi dari tiga tuntutan penambang rakyat yang menuntut kemitraan legal, stabilisasi harga, dan perlindungan hukum.
Di tengah sorotan nasional terhadap tata kelola sumber daya alam, suara dari Belitung menjadi penanda bahwa reformasi pertambangan harus dimulai dari akar.
