Jakarta, 9 September 2025 — Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Gerindra untuk tidak melakukan flexing atau pamer gaya hidup mewah.
Arahan ini disampaikan dalam pertemuan internal yang digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam (8/9).
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup, namun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan kepada media bahwa Prabowo menekankan pentingnya menjaga perilaku, ucapan, dan gaya hidup sebagai wakil rakyat.
“Anggota Fraksi Partai Gerindra harus mawas diri, waspada menjaga ucapan dan tingkah laku. Menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti masyarakat, dan bisa menjadi representasi yang baik,” ujar Sugiono kepada wartawan.
Konteks Arahan: Politik Simbolik dan Respons Publik
Arahan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap gaya hidup elite politik, terutama di media sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, gaya hidup mewah pejabat dinilai dapat menimbulkan jarak sosial dan ketidakpercayaan publik.
Meski Sugiono mengakui bahwa dinamika politik nasional turut dibahas dalam pertemuan tersebut, ia enggan merinci lebih jauh. “Ya pasti dibahas lah,” ucapnya singkat.
Respons Internal: Dari Santai hingga Legislatif
Salah satu anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, menyambut arahan Prabowo dengan santai. Ia bahkan mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Anti-Flexing sebagai bentuk komitmen legislatif terhadap etika publik.
“Saya sih memang nggak suka flexing. Tapi kalau perlu, kita buat RUU Anti-Flexing,” kata Dhani.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut bahwa etika pejabat publik memang perlu diatur lebih tegas.
Implikasi Politik dan Etika Representasi
Arahan Prabowo dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat citra Gerindra sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan menjunjung tinggi etika.
Di tengah persiapan menuju Pilkada serentak dan konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran, pesan ini menjadi penegasan bahwa gaya hidup pejabat bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari representasi politik.
