Tanjungpandan, Belitung — Ketua Badan Pengelola (BP) Geopark Belitung, Hendra Cahya, menegaskan bahwa pihaknya tengah bekerja intensif dalam mempersiapkan proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) yang dijadwalkan berlangsung kurang dari satu tahun ke depan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya pertanyaan publik terkait efektivitas kinerja BP saat masa jabatan belum berakhir.
“SK BP lama belum habis masanya, dan kami justru sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan revalidasi,” ujar Hendra.
Ia menambahkan bahwa seluruh tim BP saat ini tengah menyusun jawaban atas rekomendasi UNESCO, dengan bimbingan dan arahan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi Lintas Lembaga
Dalam proses tersebut, BP Geopark Belitung aktif berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappenas/Sekretariat Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Badan Geologi Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan, serta BRIN.
Fokus utama koordinasi adalah penyusunan anggaran dan kegiatan strategis yang mendukung jawaban atas rekomendasi UNESCO dan kesiapan revalidasi.
“Jadi kami sedang bekerja, bukan diam. Anehnya, tiba-tiba BP diganti tanpa diajak bicara. Kami tidak tahu apa urgensinya, dan apa kesalahan kami,” tegas Hendra, menyayangkan keputusan sepihak yang dinilai tidak melalui proses diskusi dan evaluasi terbuka.
Sorotan Perjalanan OPD ke Chile
Menanggapi isu keberangkatan sejumlah ASN dari OPD Belitung Timur ke Chile yang disebut menggunakan dana dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, Hendra Cahya memberikan klarifikasi tegas.
“Perjalanan ASN ke luar negeri tidak bisa sembarangan. Harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri melalui sistem digital SIOLA, yang prosesnya berjenjang dari kabupaten, provinsi, hingga pusat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa izin resmi, ASN yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Terlebih jika dana perjalanan berasal dari pihak ketiga seperti KEK, hal tersebut berpotensi masuk kategori gratifikasi.
Harapan dan Komitmen
Hendra menutup pernyataannya dengan harapan agar proses revalidasi UNESCO dapat berjalan lancar dan tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan inklusif.
“Geopark bukan hanya soal alam, tapi juga komitmen bersama menjaga warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
