Jakarta, 17 September 2025 — Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras kepada 18,22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Bantuan ini akan disalurkan selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2025, dengan masing-masing keluarga menerima 10 kilogram beras setiap bulan.
Program ini merupakan lanjutan dari penyaluran sebelumnya yang telah berlangsung pada Juli dan Agustus 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa eksekusi bantuan tahap kedua telah siap dilakukan dan mengajak Komisi IV DPR RI untuk turut serta dalam pengawasan langsung di lapangan.
“Bantuan pangan beras dua bulan sudah bisa dieksekusi, sehingga kami mengundang Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mekanisme pengawasan sama-sama di lapangan,” ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/9/2025).
Rencana Awal: Empat Bulan, Realisasi Dua Bulan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa bantuan beras semula dirancang untuk berlangsung selama empat bulan hingga Desember 2025.
Namun, keputusan akhir pemerintah menetapkan hanya dua bulan penyaluran tambahan, dengan alasan efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas fiskal.
“Kami berharap bantuan ini tetap berdampak langsung bagi masyarakat, meski durasinya lebih pendek dari rencana awal,” ujar Zulkifli dalam pernyataan terpisah, Jumat (12/9/2025).
Distribusi dan Target Penerima
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Perum Bulog, dengan distribusi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kg beras per bulan, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga di tengah fluktuasi harga pangan.
Program ini menyasar kelompok rentan, termasuk lansia, pekerja informal, dan keluarga dengan anak usia dini.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi, termasuk pelibatan pemerintah daerah dan aparat desa.
Respons Masyarakat dan Tantangan Lapangan
Di berbagai daerah, masyarakat menyambut baik kelanjutan bantuan ini, meski sebagian menyayangkan pemangkasan durasi dari empat bulan menjadi dua.
Beberapa kepala desa di Jawa Barat dan Sumatera Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung distribusi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Namun, tantangan tetap ada. Di beberapa wilayah terpencil, distribusi beras masih terkendala akses transportasi dan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi aktif dengan Bulog dan NFA agar penyaluran tidak tertunda.
Konteks Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Program bantuan beras ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional dan daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga beras yang masih tinggi akibat faktor cuaca dan gangguan produksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga beras medium mengalami kenaikan 8–10% sejak awal tahun.
Dengan bantuan ini, pemerintah berharap dapat menekan inflasi pangan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
