Bandung — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 44.621 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 35 provinsi sepanjang Januari hingga Agustus 2025.
Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menyumbang angka tertinggi dengan 10.080 pekerja atau 22,59 persen dari total nasional.
Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, menyampaikan keprihatinannya terhadap lonjakan PHK di wilayahnya. Ia menilai angka tersebut berpotensi lebih tinggi dari yang tercatat secara resmi.
“Kami sangat prihatin. Banyak perusahaan yang belum melaporkan PHK ke Kemenaker, jadi angka sebenarnya bisa lebih dari 10.000 orang,” ujar Dadan saat ditemui di Bandung, Rabu (17/9/2025).
Fenomena ini mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Acuviarta, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, menilai bahwa gelombang PHK di Jawa Barat dipicu oleh kombinasi tekanan domestik dan global.
“Faktor domestik utamanya adalah pelemahan daya beli masyarakat. Sementara secara global, perlambatan ekonomi dunia turut memukul sektor industri di Jabar,” jelas Acuviarta.
Ia menambahkan bahwa penurunan permintaan ekspor dari negara-negara maju telah berdampak langsung pada sektor manufaktur dan tekstil, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Barat.
Dampak dan Tindak Lanjut
Lonjakan PHK ini memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran terbuka dan tekanan sosial-ekonomi di wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung Raya.
KSPI Jabar mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja serta mempercepat program padat karya dan pelatihan ulang bagi korban PHK.
Sementara itu, Kemenaker menyatakan akan terus memantau laporan dari perusahaan dan memperbarui data secara berkala.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif bagi sektor terdampak agar tidak terjadi gelombang PHK lanjutan menjelang akhir tahun.
