Jakarta, 22 September 2025 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi pengalihan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke bantuan pangan beras 10 kilogram, jika penyerapan MBG dinilai belum optimal. Menurutnya, langkah ini bukan bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan bagian dari strategi fiskal yang adaptif untuk memastikan anggaran negara tetap produktif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau penyerapannya rendah, kita alihkan ke bantuan beras. Ini bukan teguran, tapi bentuk tanggung jawab agar anggaran tidak menganggur,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Senin pagi.
Perpanjangan Bantuan Beras dan Patroli Anggaran
Purbaya menjelaskan bahwa pengalihan anggaran MBG akan memperpanjang durasi distribusi bantuan beras yang saat ini hanya dijadwalkan untuk Oktober dan November 2025. Bantuan beras 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai lebih siap secara logistik dan memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga.
“Bantuan beras sudah berjalan, infrastrukturnya siap, dan dampaknya langsung terasa. Kalau MBG belum maksimal, kita harus fleksibel,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penyerapan anggaran, Purbaya juga mengumumkan rencana patroli anggaran ke sejumlah kementerian dan lembaga mulai pekan depan. Tim dari Kementerian Keuangan akan melakukan kunjungan langsung untuk mengidentifikasi hambatan teknis, mempercepat proses administrasi, dan mendorong realisasi program prioritas.
Khusus untuk Program MBG, Purbaya menyebut akan mengirimkan tim teknis ke Badan Gizi Nasional guna memberikan pendampingan intensif. Tim ini akan membantu BGN dalam menyusun strategi distribusi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kesiapan pelaksana di daerah.
“MBG ini penting untuk gizi anak-anak, tapi kita juga harus realistis soal pelaksanaannya. Kami akan bantu BGN agar program ini bisa jalan maksimal,” tegasnya.
Program MBG merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan bergizi gratis di satuan pendidikan. Namun, tantangan dalam distribusi, kesiapan dapur umum, dan koordinasi antar pemerintah daerah menjadi sorotan dalam evaluasi awal.
Konteks Fiskal dan Prioritas Sosial
Langkah pengalihan anggaran ini mencerminkan pendekatan fleksibel dalam pengelolaan fiskal negara. Pemerintah menekankan bahwa anggaran harus memberi dampak nyata, terutama dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi tekanan harga pangan dan ketimpangan akses gizi.
“Kita tidak boleh biarkan anggaran menganggur. Kalau ada program yang belum siap, kita alihkan ke yang sudah terbukti memberi manfaat,” ujar Purbaya.
Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa pengalihan anggaran tidak berarti pembatalan MBG, melainkan penyesuaian sementara sambil menunggu kesiapan penuh dari BGN dan mitra pelaksana di daerah.
