Bulutumbang, Belitung — Konflik lahan antara warga Desa Bulutumbang, Kecamatan Tanjung pandan Kabupaten Belitung, dengan PT Timah Tbk semakin memanas. Warga mendapati tanah milik mereka seluas 60 hektare, yang telah dikelola turun-temurun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), tiba-tiba masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Padahal, menurut warga, tidak pernah ditemukan kandungan timah di lahan tersebut.
Papan larangan aktivitas yang dipasang di lokasi makin memperkeruh suasana. Warga dilarang bercocok tanam atau menanam sawit, seolah-olah diusir dari tanah leluhur mereka.
“Kami tidak pernah diberi tahu, tidak pernah diajak bicara. Tahu-tahu tanah kami masuk IUP dan kami dilarang beraktivitas,” ujar Syarifudin, salah satu pemilik lahan.
Praktisi hukum nasional Siprianus Edi Hardum menilai penerbitan IUP tersebut cacat prosedur.
“Saya memastikan bahwa IUP itu keluar tanpa melalui proses yang benar. IUP ini dikeluarkan begitu saja tanpa melalui proses eksplorasi apakah ada timah atau tidak,” tegasnya.
Menurut Undang-Undang Minerba, sebelum izin pertambangan dikeluarkan, harus ada penyelidikan atau eksplorasi yang disertai persetujuan dan ganti rugi kepada pemilik tanah.
“Kalau itu tanah warga yang turun-temurun, pemerintah tidak bisa serta-merta mengeluarkan IUP. Harus ada penyelidikan, izin warga, dan ganti rugi,” tambah Edi.
Ia juga menekankan bahwa SKT merupakan alas hak yang sah menurut UU Pokok Agraria, meski belum bersertifikat.
“Tanah warga ini hak milik. Jadi masyarakat tidak salah kalau tetap mempertahankan tanahnya. Pemerintah harus hadir melindungi, bukan malah membela perusahaan,” ujarnya.
Edi menyarankan warga untuk menempuh jalur hukum jika PT Timah tetap memaksakan penguasaan lahan.
“Warga bisa melaporkan secara pidana dengan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, atau menggugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Brigjen TNI Kehormatan (Purn) Restu Widyantoro, belum memberikan klarifikasi resmi meski telah dikonfirmasi oleh sejumlah media sejak awal Oktober.
