Jakarta — Pemerintah resmi menetapkan pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung sebagai proyek perdana di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tol sepanjang 32,03 kilometer ini akan mulai dibangun pada tahun 2026 dengan total investasi mencapai Rp12,35 triliun, seluruhnya berasal dari sektor swasta tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Wilan Oktavian, menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan akan dimulai awal 2026. Jika sesuai jadwal, konstruksi akan berlangsung mulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2028.
“Biaya investasi sebesar Rp12,35 triliun meliputi seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan teknis, pengadaan lahan, konstruksi, hingga pengoperasian, tanpa menggunakan APBN,” ujar Wilan, Sabtu (4/10/2025).
Tol ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Banten, melintasi wilayah Jawa Barat sepanjang 27,83 km dan Banten sepanjang 4,2 km. Proyek ini juga menjadi bagian dari pengembangan jaringan strategis Jakarta Outer Ring Road (JORR) III yang memperkuat konektivitas kawasan Jabodetabek.
Pembangunan tol digarap oleh konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS), yang terdiri dari:
- PT Persada Utama Infra (52%)
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk (25%)
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (12%)
- PT Hutama Karya Infrastruktur (10%)
Skema pembiayaan menggunakan model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan prakarsa badan usaha (unsolicited), mencerminkan kepercayaan tinggi investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyambut baik pendanaan penuh dari swasta.
“Hal ini menjadi sinyal positif bahwa investor yakin dengan arah kebijakan pemerintah hari ini maupun masa depan,” ujarnya.
Selain memperkuat konektivitas, tol ini diperkirakan akan memangkas waktu tempuh Bogor–Serpong menjadi hanya 45 menit, dari sebelumnya sekitar satu jam melalui jalur arteri.
Pemerintah optimistis proyek ini akan memperlancar mobilitas, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
