Jakarta– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pernyataannya di ajang Forbes Global CEO Conference 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah akibat praktik ilegal tersebut.
“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo, dikutip Sabtu (18/10/2025), melansir CNBC Indonesia.
Latihan Militer dan Blokade Pulau
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo memerintahkan TNI untuk memblokir akses keluar-masuk Pulau Bangka dan Belitung. Operasi ini dikemas dalam bentuk latihan militer terpadu yang melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan drone.
“Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone. Kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa isinya,” ujar Prabowo.
Dalam operasi tersebut, aparat berhasil menyita kapal sampan yang membawa peti-peti berisi batangan timah dan logam tanah jarang. Prabowo menyebut penyitaan ini berpotensi menyelamatkan negara hingga beberapa miliar dolar.
“Produksi timah tahun depan diharapkan kembali ke posisi semula, bahkan bisa meningkat tiga hingga empat kali lipat dari tahun lalu,” tambahnya.
Operasi Gabungan dan Penegakan Hukum
Presiden juga menginstruksikan operasi besar-besaran yang melibatkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menutup jalur penyelundupan dari sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung. Operasi ini diperkirakan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025, dan Rp45 triliun hingga tahun 2026.
“Mulai 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Kita tutup!,” tegas Prabowo saat Penutupan Munas PKS, Senin (29/9/2025) di Jakarta.
Penertiban Perkebunan Sawit Ilegal
Selain tambang, Prabowo juga menyoroti persoalan perkebunan sawit ilegal yang disebutnya sebagai warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut ada 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP untuk investigasi. Jika ada pelanggaran, cabut konsesinya,” ujarnya.
Pemerintah telah memulihkan 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal, dan bahkan mengambil alih 100 ribu hektare yang sempat sulit dieksekusi meski sudah ada putusan Mahkamah Agung.
“Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan dan auditor negara. Lindungi mereka masuk ke lokasi dan lakukan penyitaan. Tidak ada masalah,” tegas Prabowo.
Kunjungan Kerja ke Pangkalpinang
Pada Senin (6/10/2025), Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari pengawasan langsung terhadap operasi penertiban tambang ilegal dan penyelundupan.
Langkah-langkah ini menandai babak baru dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen timah global yang berdaulat dan transparan.
