Intisari Berita
- Solar Subsidi: Segera terbitkan rekomendasi solar dengan syarat nelayan bersedia mengurus izin.
- Fasilitasi Izin: Dinas Perikanan Kabupaten harus memfasilitasi pengurusan izin nelayan tanpa biaya.
- Kehadiran Provinsi: Dinas Perikanan Provinsi Babel diminta lebih aktif hadir dan berkantor di Belitung.
BELITUNG – DPRD Kabupaten Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama nelayan Desa Tanjung Binga pada Senin (1/12/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD, Vina Cristyn Feranu, untuk mencari solusi atas keluhan nelayan yang sudah sebulan tidak bisa melaut akibat persoalan perizinan.
Vina menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. “Jangankan satu bulan, seminggu nelayan tidak melaut saja sudah sangat menyulitkan mereka,” ujarnya.
Menurut penelusuran DPRD, kendala utama nelayan adalah perizinan kapal dan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Padahal, Dinas Perikanan sebelumnya telah memberi relaksasi tiga minggu untuk pengurusan izin, namun belum ditindaklanjuti sebagian nelayan.
Terkait rekomendasi pembelian solar subsidi, Vina menegaskan persoalan hanya terjadi di Desa Tanjung Binga. Rekomendasi baru bisa diterbitkan jika nelayan memiliki dasar hukum jelas, yakni izin resmi.
Setelah diskusi panjang, DPRD menetapkan tiga rekomendasi:
- Rekomendasi solar subsidi untuk nelayan Tanjung Binga segera dikeluarkan, dengan syarat nelayan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengurus izin.
- Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diminta aktif memfasilitasi pengurusan izin nelayan tanpa pungutan.
- Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta hadir dan berkantor di Belitung untuk mempercepat pelayanan.
“Solusi pertama adalah bagaimana nelayan bisa segera melaut. Tapi mereka juga harus komit mengurus perizinannya,” tegas Vina.
RDP ini menegaskan komitmen DPRD Belitung untuk memastikan nelayan kembali melaut sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
