Intisari Berita
- Rencana Pemprov Babel meminjam Rp1,5 triliun ke PT SMI (yang mencuat setelah kunjungan DJKP pada 1/12) ditargetkan untuk penguatan PAD.
- DPRD, melalui Wakil Ketua Edi Nasapta (3/12), mengakui pinjaman sebagai solusi jangka pendek yang wajar namun menuntut kajian terukur dan blueprint matang, agar tidak menjadi beban fiskal berat bagi APBD. DPRD juga akan melakukan pengawasan ketat.
BANGKA BELITUNG – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung untuk meminjam dana sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
Anggota parlemen daerah menekankan perlunya kajian terukur dan blueprint yang matang, terutama karena pinjaman tersebut ditargetkan untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, dalam keterangan persnya pada Rabu (3/12/2025), menyatakan bahwa pinjaman daerah memang menjadi salah satu opsi solusi jangka pendek yang wajar ketika Pemprov menghadapi kebutuhan dana untuk program-program strategis.
Namun, ia menekankan bahaya jika langkah tersebut diambil tanpa perencanaan yang jelas dan terstruktur.
“Pinjaman itu solusi jangka pendek yang memang wajar untuk dipikirkan oleh Pemprov, namun solusi jangka pendek akan menjadi beban fiskal yang berat untuk APBD kita jika tidak jelas blue print atau perencanaannya,” tegas Edi.
Ia menambahkan bahwa setiap rupiah pinjaman harus dapat dibuktikan memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan PAD yang selama ini masih perlu diperkuat.
Rencana peminjaman ke PT SMI mulai mencuat setelah Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menerima kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP) pada Senin (1/12/2025) lalu.
Selama kunjungan tersebut, kedua pihak diduga membahas berbagai topik terkait penguatan keuangan daerah, termasuk kemungkinan akses pendanaan infrastruktur dan program peningkatan PAD.
Meskipun belum ada keterangan resmi dari Pemprov mengenai rincian penggunaan dana pinjaman, beberapa sumber di DPRD menyampaikan bahwa pinjaman tersebut kemungkinan akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan bagi daerah, seperti pengembangan sektor pariwisata, pertambangan berkelanjutan, atau industri kecil dan menengah (IKM).
Namun, Edi menekankan bahwa semua rencana tersebut harus disusun dalam bentuk blueprint yang rinci, termasuk jadwal pelaksanaan, target pencapaian, dan mekanisme pengembalian pinjaman.
“Kita tidak boleh hanya meminjam karena ada kesempatan, tapi harus memastikan bahwa pinjaman itu benar-benar akan memberikan dampak positif bagi rakyat Babel. Blueprint yang matang akan membantu kita memantau perkembangan dan memastikan dana digunakan secara efisien dan efektif,” jelas Edi.
DPRD Babel juga menyatakan akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses persiapan dan pelaksanaan pinjaman tersebut.
Anggota parlemen daerah berjanji akan mengadakan rapat kerja dengan Pemprov dan pihak terkait untuk memastikan semua langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
