Intisari Berita
- KH Zulfa Mustofa ditetapkan Pj Ketua Umum PBNU hari ini (9/12/2025) hingga Muktamar 2026. Ia sebelumnya jadi Wakil Ketua Umum dan bertujuan membangun PBNU tanpa terjebak konflik masa lalu.
- Ada usulan mempercepat Muktamar ke Mei-Juni 2026 untuk mengakhiri konflik internal dan mengembalikan siklus kepemimpinan semula.
JAKARTA, Selasa (9/12/2025) – Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zulfa Mustofa ingin konflik soal posisi kepemimpinan organisasinya berakhir usai penetapan dirinya dalam rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.
“Kami tidak ingin terjebak dalam konflik masa lalu. Saya ingin menjadi solusi untuk membangun masa depan PBNU yang lebih kuat dan berdampak,” ujar Zulfa dalam sambutan perdananya sebagai Pj Ketua Umum.
Sebelumnya, Zulfa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Ia mendapatkan amanah ini pasca pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) oleh Syuriyah PBNU untuk menormalkan jalur kepemimpinan organisasi.
Dalam rapat yang sama, juga dibahas usulan untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar 2026 ke bulan Mei-Juni mendatang.
“Tujuan mempercepat Muktamar adalah untuk mengakhiri konflik internal dan mengembalikan siklus kepemimpinan yang semula sebelum masa pandemi Covid-19,” jelas salah satu anggota Syuriyah PBNU yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebelumnya mengatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU.
Dia pun menegaskan bahwa rapat pleno dengan agenda penetapan Pj Ketum tidak memenuhi ketentuan organisasi.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ujar Yahya.
Menurut dia, pleno tidak boleh hanya digelar oleh jajaran Syuriyah tanpa melibatkan Tanfidziyah.
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini tidak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” jelasnya.
