Intisari Berita
- Bupati Pati Sudewo diduga melakukan pemerasan dalam pengisian jabatan, termasuk perangkat desa.
- Tarif yang dipatok berkisar Rp 125 juta – Rp 150 juta per jabatan.
- Total terdapat 601 formasi perangkat desa kosong di 21 kecamatan, yang pengisiannya dirancang untuk penarikan uang.
- Dalam satu kecamatan, dugaan suap bisa mencapai Rp 2,6 miliar.
- Jika modus serupa terjadi di seluruh kecamatan, nilai pemerasan diperkirakan lebih dari Rp 50 miliar.
- KPK menemukan adanya pengembalian uang pemerasan oleh pengepul kepada calon perangkat desa.
- KPK menegaskan pengembalian uang harus dilakukan melalui lembaga resmi agar proses hukum tetap terjaga.
Jakarta- Bupati Pati, Sudewo, diduga terang-terangan melakukan praktik pemerasan terkait pengisian jabatan. Ia mematok tarif antara Rp 125 juta hingga Rp 150 juta untuk posisi tertentu.
Menurut keterangan Asep di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026), praktik tersebut bahkan merambah ke pengisian perangkat desa. “Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang,” ujarnya.
Penyidik KPK menemukan informasi bahwa Sudewo menjual banyak jabatan kepala desa di 21 kecamatan. Total terdapat 601 formasi perangkat desa kosong yang pengisiannya telah dirancang untuk dilakukan penarikan uang dari setiap pendaftar.
Dalam satu kecamatan, Sudewo bisa mengumpulkan dugaan suap hingga Rp 2,6 miliar. Dari barang bukti yang diamankan, jumlah tersebut menjadi dasar perhitungan KPK. Jika modus ini terjadi di seluruh kecamatan di Pati, nilai pemerasan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 50 miliar.
KPK juga menerima informasi adanya pengembalian uang pemerasan. Pengepul diduga telah mengembalikan uang kepada sejumlah calon perangkat desa. Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut sebaiknya dilakukan melalui KPK agar proses hukum tetap terjaga.
