Intisari berita
- Kabupaten Belitung mengalami kelangkaan LPG 3 kg pada awal Februari 2026, memicu keresahan masyarakat terutama pelaku usaha mikro.
- Kondisi ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan menyebabkan kenaikan harga di sejumlah tempat.
- Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menegaskan pemerintah daerah telah memanggil Pertamina dan agen untuk mencari solusi.
- Pemda akan menerbitkan surat edaran yang membatasi penggunaan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat kecil dan usaha mikro.
- Usaha besar seperti hotel, laundry, dan rumah makan besar akan dihimbau beralih ke LPG 5–12 kg.
- Pemerintah bersama Forkopimda akan melakukan pengawasan lapangan, menindak pangkalan nakal, dan mencabut izin jika terbukti melanggar.
- Toko yang menjual LPG dengan harga tidak wajar akan ditelusuri sumber pasokannya.
- Syamsir mengajak masyarakat untuk sadar diri: LPG 3 kg diperuntukkan bagi yang benar-benar membutuhkan.
Belitung, 5 Februari 2026 – Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, tengah menghadapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi ini paling dirasakan oleh pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima, yang bergantung pada LPG 3 kg untuk aktivitas sehari-hari. Akibatnya, sejumlah tempat mengalami kenaikan harga dan terganggunya roda ekonomi lokal.
Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat untuk merespons situasi tersebut. “Kami sudah memanggil Pertamina dan agen untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg,” ujarnya pada Rabu (5/2).
Syamsir menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai aturan penggunaan LPG 3 kg. Dalam edaran tersebut, penggunaan gas bersubsidi akan diprioritaskan bagi masyarakat kecil dan usaha mikro. Sementara itu, hotel, laundry, rumah makan berskala besar, serta warung kopi akan dihimbau untuk beralih ke LPG ukuran 5 kg hingga 12 kg.
“Besok surat edaran akan kami sampaikan ke seluruh wilayah. Tim bersama Forkopimda juga akan turun langsung melakukan pengawasan. Pangkalan yang nakal akan ditindak tegas, bahkan izin usahanya bisa dicabut,” tegas Syamsir.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menelusuri toko-toko yang menjual LPG dengan harga tidak wajar. “Kami akan tanyakan dari pangkalan mana mereka mengambil barang. Jika terbukti melanggar, akan ada tindakan tegas,” tambahnya.
Syamsir mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan introspektif dalam menggunakan LPG 3 kg. “Gas ukuran 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Kalau sudah mampu, mari sadar diri untuk beralih ke gas 5 kg atau 12 kg,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berharap distribusi LPG 3 kg kembali normal dan keresahan masyarakat dapat segera teratasi.
