Belitung – Status UNESCO Global Geopark (UGG) Belitong mendapat sorotan setelah evaluator UNESCO menemukan praktik wisata pelepasan tukik (anak penyu) yang tidak sesuai prinsip konservasi. Temuan tersebut berujung pada pemberian peringatan berupa kartu kuning (yellow card).
Langkah Pemerintah
Menindaklanjuti hal itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Perikanan Belitung Timur menggelar sosialisasi pelepasliaran tukik di Ruang Satu Hati Bangun Negeri (SHBN), Kantor Bupati Belitung Timur, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini bertujuan:
- Memastikan praktik wisata sesuai prinsip konservasi.
- Mempersiapkan revalidasi status Geopark Belitong agar tetap diakui internasional.
- Mencegah aktivitas komersialisasi yang merusak ekosistem laut.
Penjelasan DKP Babel
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama DKP Babel, Nur Rahma Putri, menjelaskan bahwa temuan UNESCO terkait adanya atraksi wisata pelepasan tukik yang tidak sesuai prosedur.
“UNESCO menginginkan Geopark Belitong berjalan sesuai prinsip konservasi. Karena praktik yang ditemukan tidak sesuai, pemerintah mengadakan sosialisasi ini,” ujar Putri.
Ia menegaskan pelepasan tukik harus didampingi tenaga ahli, bukan dijadikan atraksi komersial.
“Kami harap masyarakat satu persepsi. Jangan ada lagi pelepasan tukik yang dijadikan jualan,” tambahnya.
Fokus di Dua Kabupaten
Sosialisasi dilakukan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, karena keduanya memiliki kawasan konservasi perairan penting.
- Di Belitung Timur terdapat Kawasan Konservasi Perairan Momparang, yang melindungi terumbu karang, mangrove, dan lamun.
- Status kawasan tersebut adalah zona pemanfaatan terbatas, sehingga masyarakat masih boleh memanfaatkan sesuai aturan.
Peserta dan Harapan
Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai elemen, seperti Pokdarwis, Pokmaswas, KUB Nelayan, hingga pelaku usaha pariwisata.
Putri berharap informasi yang disampaikan dapat diteruskan ke masyarakat luas:
“Harapannya informasi ini tidak berhenti di sini. Perwakilan yang hadir bisa menyampaikan ke masyarakat lainnya.”
Antisipasi Kartu Merah
DKP Babel menegaskan akan terus melakukan pengawasan pasca sosialisasi. Pemerintah tidak ingin kartu kuning dari UNESCO berubah menjadi kartu merah, yang bisa berujung pada pencabutan status internasional Geopark Belitong.
