*Oleh: Dony Syahrullah
Antrean BBM di Kabupaten Belitung dalam sepekan terakhir menjadi potret telanjang tentang bagaimana sebuah kebijakan yang lahir dari kepanikan, justru melahirkan kepanikan baru.
Bupati Belitung berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ia harus menjawab teriakan warga yang mengantre berjam-jam di SPBU. Di sisi lain, ia tidak memegang kendali penuh atas pasokan dan distribusi BBM yang menjadi kewenangan Pertamina. Kebingungan itu akhirnya melahirkan kebijakan ganjil-genap: motor di tanggal ganjil, mobil di tanggal genap, mulai 21 September 2026.
Niatnya baik, untuk mengurai antrean. Hasilnya? Antrean makin menjadi.
Efek Domino: Dari Solusi Jadi Panic Buying
Kebijakan ganjil-genap adalah contoh klasik policy panic. Alih-alih mengurai antrean, kebijakan itu justru mengirim sinyal kepada publik bahwa BBM sedang krisis.
Apa yang terjadi kemudian bisa ditebak. Warga yang biasanya mengisi Rp20 ribu, tiba-tiba mengisi penuh karena takut besok tidak kebagian jatah. Pengecer yang biasanya membeli 2 hari sekali, menjadi setiap hari. Konsumsi mendadak melonjak. Antrean yang ingin diurai, justru membludak total.
Hanya dalam 3 hari, kebijakan itu dicabut kembali. Ini bukan sekadar gagal, tapi menunjukkan bahwa akar masalah tidak pernah dibaca dengan benar.
Masalah antrean di Belitung bukan soal kapan motor dan mobil boleh mengisi. Masalahnya adalah ratusan pengecer dan konsumen umum bercampur dalam satu selang yang sama tanpa sistem pemilahan yang jelas. Selama tidak ada kartu kendali dan pemisahan jalur, sistem ganjil-genap hanya memindahkan kemacetan dari hari ini ke besok.
Kontradiksi Data: Stok Aman, Warga Tetap Berebut
Kebingungan kedua terlihat saat sidak ke Fuel Terminal Pertamina di Tanjungpandan. Di atas kertas, data menunjukkan stok Pertalite aman, di atas 1.000 KL. Secara logistik, Belitung tidak krisis BBM.
Tapi realitas di lapangan berkata sebaliknya. Warga tetap antre sejak pagi buta. Mengapa?
Karena yang krisis bukan barangnya, tapi rantai distribusinya. Ada tiga simpul macet yang tidak terselesaikan:
Pertama, armada mobil tangki terbatas. Distribusi dari terminal ke SPBU-SPBU butuh waktu, sementara konsumsi harian terus naik.
Kedua, Depot Jober yang dibangun sejak 1960 itu sendiri sudah tidak representatif. Kapasitasnya hanya tahan 3-4 hari seperti yang diungkap Ketua Komisi I DPRD Belitung, Suherman. Begitu cuaca buruk dan distribusi laut tersendat, efek dominonya langsung terasa di darat.
Ketiga, aktivitas spekulan dan pengerit yang tidak terkontrol. Tanpa kartu kendali dan tanpa sistem barcode yang tegas di lapangan, SPBU tidak punya dasar hukum untuk menolak.
Jadi, stok aman di terminal tidak otomatis berarti BBM lancar di nozzle SPBU.
Dijepit Dua Krisis: BBM dan Air Bersih
Kebingungan Bupati Belitung semakin lengkap karena ia tidak hanya menghadapi krisis BBM. Pulau Belitung juga sedang dihantam kemarau ekstrem hampir 3 bulan tanpa hujan, hingga warga harus menggelar shalat Istisqa.
Permintaan air bersih melonjak drastis hingga 30.000 – 70.000 liter per hari. Armada tangki air darurat milik PMI dan BPBD sangat terbatas. Ironisnya, mobilitas armada air bersih ini juga ikut terhambat oleh krisis BBM.
Pemerintah daerah terjepit di antara dua krisis yang saling mengunci. Butuh BBM untuk mendistribusikan air, butuh air untuk meredam gejolak sosial di tengah antrean BBM.
Apa yang Harus Dilakukan?
Mencabut kebijakan ganjil-genap adalah langkah tepat karena memang tidak efektif. Namun, tidak cukup hanya mencabut.
Yang dibutuhkan Kabupaten Belitung hari ini bukan kebijakan reaktif harian, melainkan solusi jangka panjang:
- Percepat Kartu Kendali. Jangan ditunda lagi. Pengecer harus punya jadwal, kuota, dan SPBU khusus. Ini satu-satunya cara memisahkan antrean.
- Dorong Relokasi Depot Jober ke Tanjung Batu. Seperti desakan DPRD Belitung, ini bukan proyek mercusuar, tapi kebutuhan ketahanan energi. Depot di tengah permukiman dengan stok 3 hari adalah bom waktu.
- Transparansi Data Real-Time. Umumkan secara terbuka berapa stok di terminal dan berapa yang dikirim ke tiap SPBU. Selama informasi tertutup, spekulasi dan panic buying akan terus subur.
Bupati Belitung tidak boleh dibiarkan bingung sendirian. Krisis ini butuh kolaborasi Pertamina Patra Niaga, DPRD, dan aparat penegak hukum.
*) Penulis Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan/Tinggal di Yogyakarta
