BELITUNG, MEDIA DAULAT RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husen, melakukan silaturahmi dan diskusi kerja bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung pada Rabu (8/10) lalu.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Belitung tersebut menjadi ajang serap aspirasi daerah. Berbagai persoalan krusial yang selama ini menjadi keluhan masyarakat disampaikan secara terbuka, mulai dari tata kelola pertambangan timah dan dampak lingkungannya, persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga konektivitas transportasi laut dan udara yang masih menjadi tantangan di daerah kepulauan.
Darmansyah Husen menegaskan, kunjungannya ke Belitung bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan bagian dari tugas konstitusional sebagai wakil daerah untuk memastikan suara masyarakat Belitung sampai ke pusat.
“Belitung memiliki potensi luar biasa, tapi juga tantangan yang kompleks. Kita tidak bisa bicara ekonomi tanpa bicara lingkungan. Kita tidak bisa bicara pembangunan tanpa bicara BBM dan transportasi. Semua saling terkait. Karena itu berbagai persoalan ini membutuhkan solusi yang terukur agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Darmansyah kepada wartawan usai pertemuan.
Tata Kelola Timah dan Dampak Lingkungan
Isu pertama yang mengemuka adalah tata kelola pertambangan timah. Sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, Belitung menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali.
Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa masih banyak aktivitas tambang inkonvensional yang beroperasi di kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung, daerah aliran sungai, hingga kawasan pesisir. Dampaknya tidak hanya kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga pencemaran sungai dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Darmansyah yang duduk di Komite II DPD RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup, menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
Menurutnya, tata kelola timah harus direformasi secara menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi harus ada model pertambangan rakyat yang legal, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
“Kita harus mendorong agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Harus ada skema kemitraan yang adil antara PT Timah, pemerintah daerah, dan penambang rakyat. Yang paling penting, reklamasi pasca tambang tidak boleh hanya di atas kertas. Harus benar-benar dipulihkan,” tegasnya.
Persoalan Distribusi BBM
Persoalan kedua yang menjadi sorotan adalah distribusi BBM. Kelangkaan BBM, terutama jenis solar dan pertalite, masih sering terjadi di Belitung, terutama saat musim angin kencang atau menjelang hari besar.
Kondisi ini sangat memukul nelayan dan pelaku UMKM. Nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak mendapatkan solar, sementara harga di tingkat pengecer bisa melonjak dua kali lipat.
Darmansyah menilai, masalah BBM di kepulauan tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Dibutuhkan kebijakan afirmasi untuk daerah kepulauan dengan menambah kuota, memperkuat peran lembaga penyalur di tingkat kecamatan, serta memastikan pengawasan distribusi yang ketat agar tidak terjadi penimbunan.
“Ini soal hajat hidup orang banyak. Nelayan kita kalau tidak melaut sehari, mereka tidak makan. Saya akan mendorong Pertamina dan BPH Migas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM di Bangka Belitung. Jangan sampai negara kalah oleh mafia BBM,” ujarnya.
Konektivitas Laut dan Udara
Isu ketiga yang tidak kalah penting adalah konektivitas transportasi laut dan udara. Sebagai daerah kepulauan, Belitung sangat bergantung pada kelancaran transportasi untuk mobilitas orang, barang, dan wisatawan.
Saat ini, harga tiket pesawat dari dan ke Belitung masih relatif mahal dan jadwal penerbangan terbatas. Sementara untuk transportasi laut, kapal-kapal perintis belum optimal melayani pulau-pulau kecil di sekitar Belitung.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok di pulau-pulau kecil menjadi mahal dan potensi pariwisata tidak berkembang maksimal.
Darmansyah menegaskan, pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan harus menggunakan paradigma kepulauan, bukan paradigma kontinental.
“Saya sebagai Anggota DPD RI akan terus mengawal agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan. RUU ini sangat penting agar kebijakan nasional, termasuk anggaran untuk transportasi dan energi, benar-benar berpihak pada kebutuhan dan karakteristik daerah kepulauan seperti Bangka Belitung,” jelasnya.
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
Sebagai Anggota Komite II DPD RI, Darmansyah Husen mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan di pusat untuk mengawal kebutuhan masyarakat Bangka Belitung.
Ia berkomitmen untuk membawa seluruh hasil diskusi dengan DPRD Kabupaten Belitung tersebut ke dalam rapat-rapat Komite II, termasuk untuk disampaikan kepada kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Termasuk di dalamnya mendorong peningkatan infrastruktur energi dan transportasi serta mengawal RUU Daerah Kepulauan agar kebijakan nasional semakin berpihak pada kebutuhan dan karakteristik daerah kepulauan.
“DPD RI adalah jembatan antara daerah dan pusat. Tugas saya adalah memastikan aspirasi dari Belitung ini tidak berhenti di meja diskusi saja, tetapi benar-benar menjadi kebijakan. Kita akan kawal bersama sampai tuntas,” pungkas Darmansyah.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara DPD RI dan DPRD Kabupaten Belitung untuk terus melakukan komunikasi intensif dalam mengawal pembangunan berkelanjutan di Pulau Belitung.
