JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri memastikan dua perwira tinggi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Dua jenderal yang telah dipecat tersebut adalah mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Brigjen Eko Hadi Santoso.
Sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso digelar pada Selasa (17/11/2026). Majelis KKEP menyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela.
“Majelis KKEP memutuskan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri dalam keterangannya.
Meski telah dipecat, Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dipecat melalui sidang etik pada 10 November 2026. Majelis menyatakan tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan melanggar kode etik profesi Polri.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Kasus ini turut menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tidak hanya terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, serta dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan
Perhatian publik kini tertuju pada nasib mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Divisi Humas Polri memastikan sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut akan digelar pada pekan depan.
“Proses etik akan diberlakukan kepada seluruh terduga pelanggar tanpa perlakuan khusus, termasuk terhadap Listyo Sigit Prabowo yang masih berstatus anggota Polri aktif,” tegas Kadiv Humas Polri.
Hingga kini jadwal pasti pelaksanaan sidang maupun susunan majelis etik masih belum diumumkan.












