PANGKALPINANG – Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi panggung tarik-menarik antara kepentingan pertambangan laut dan perlindungan ruang hidup nelayan.
Dua titik panasnya adalah Perairan Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah dan Batu Perahu / Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya kini menuntut hal yang sama: keluar dari zona tambang, masuk jadi zona tangkap nelayan atau zero mining.
1. Akar Masalah: Ditolak Sejak 2019
Penolakan warga Batu Beriga bukan hal baru. Warga menilai perairan mereka dipaksakan jadi zona tambang lewat Pasal 24 huruf D Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, tanpa partisipasi bermakna.
“Penolakan masyarakat berlangsung sejak proses penyusunan RZWP3K di tahun 2019. Akan tetapi, masyarakat diabaikan dan perairan Batu Beriga dipaksakan menjadi zona pertambangan dengan tidak melibatkan partisipasi mereka secara bermakna dalam rencana pengelolaan ruang laut mereka.” 924e
Data yang dibawa ke KKP menyebut lebih dari 80% masyarakat Batu Beriga bergantung pada hasil laut, dengan kawasan terumbu karang dan wilayah tangkap tradisional sebagai fondasi ekonomi desa. fcbb
Sementara di Bangka Selatan, akar masalahnya disebut berasal dari proses pengusulan awal tahun 2017.
“Akar masalahnya, pada pengusulan awal di tahun 2017 oleh bupati-bupati terkait, komunikasi dengan masyarakat belum komprehensif sehingga aspirasi nelayan untuk wilayah tangkap sempat terlewat,” jelas Wakil Ketua II DPRD Babel, Beliadi. e526
2. Nelayan Bergerak: Dari KKP Hingga DPRD
Pada 9 Oktober 2026, warga Batu Beriga bersama DPRD Babel dan WALHI beraudiensi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Mereka menyampaikan dua tuntutan:
- Cabut IUP PT Timah di perairan Batu Beriga
- Tetapkan Batu Beriga sebagai zona zero mining lewat revisi RZWP3K 924e
Gerakan berlanjut ke Bangka Selatan. Pada 6 November 2026, Persatuan Nelayan Toboali menggelar aksi ke DPRD Babel menuntut perairan Toboali, khususnya Batu Perahu, jadi zero tambang.
“Kami berharap jangan laksanakan rapat paripurna perihal Perda RZWP3K jika wilayah Bangka Selatan tidak dimasukkan sebagai zero tambang. Perda itu untuk masyarakat Bangka Belitung, bukan Bangka Tengah saja. Kami minta zero tambang di Bangka Selatan, khususnya di Batu Perahu dan sekitarnya,” tegas orator dari mobil komando. 607a
Puncaknya pada 9 November 2026, sekitar 495 massa dari WALHI, Persatuan Masyarakat Peduli Batu Beriga, dan Persatuan Nelayan Toboali mendatangi DPRD Babel. 69d0
“Pembahasan di dalam tadi itu, akan diadakan Banmus antara fraksi-fraksi. Para wakil dari fraksi partai politik juga menyetujui untuk diadakan pembahasan ulang terkait usulan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, yang nantinya akan diserentakkan dengan usulan kawan-kawan dari Bangka Tengah,” ujar Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri. c75c
Joni juga mengingatkan agar pembahasan tidak berlarut-larut:
“Keinginan masyarakat itu tidak ada penundaan yang begitu lama terkait dengan penetapan rencana zonasi ini.” c75c
3. Sikap DPRD Babel: Semua Fraksi Dukung, Tapi Paripurna Tertunda
DPRD Babel mengklaim seluruh fraksi sepakat. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, setelah rapat 22 Oktober 2026 menyatakan:
“Kesimpulan rapat hari ini, seluruh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung proses revisi RZWP3K. Insyaallah, kita revisi agar Batu Beriga menjadi zona bebas tambang dan zona tangkap nelayan,” kata Edi. 323d
Target awal paripurna adalah 20 November 2026.
“Insyaallah, 20 November sudah kita paripurnakan. Jadwalnya sudah dihitung bersama, meskipun kemungkinan ada sedikit penyesuaian,” tuturnya. d572
Namun pada 9 November 2026, pengesahan ditunda karena nelayan Bangka Selatan merasa belum terakomodasi. DPRD kemudian sepakat membahas ulang lewat Banmus dan Pansus.
Ketua Pansus Revisi Perda RZWP3K, Sardi, menegaskan:
“Pansus meminta dukungan KKP agar Batu Beriga ditetapkan sebagai kawasan tangkap nelayan dan menjadi zona zero mining. Pansus juga merekomendasikan pencabutan IUP yang bertentangan dengan perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir,” kata Sardi dalam siaran pers WALHI. 9458
Sardi juga mengingatkan soal potensi konflik jika dipaksakan:
“Jika Beriga dipaksakan menjadi zona tambang, itu pasti akan timbul konflik, terutama konflik sosial.” 4baa
Dalam audiensi 9 November, Ketua DPRD Babel bersama Pansus menyepakati untuk mengakomodasi usulan perubahan draf, yakni mengeluarkan perairan Batu Beriga dan Batu Perahu dari zona tambang untuk diusulkan menjadi zona tangkap nelayan. Pembahasan Pansus selanjutnya dijadwalkan pada 9 Desember 2026. 69d0
4. Posisi KKP & Pemerintah: Tidak Bisa Sepihak
Dalam kerangka UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 21 Tahun 2021, RZWP3K tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam RTRW Provinsi.
Artinya:
- Pemprov Babel bisa mengusulkan perubahan zonasi
- Penetapan akhir tetap butuh Persetujuan Teknis (Pertek) dari KKP, khususnya Ditjen Penataan Ruang Laut, agar sesuai Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN)
- Revisi reguler umumnya 1 kali dalam 5 tahun, kecuali ada kebijakan nasional strategis
KKP dihadapkan pada dua sisi: prinsip Ekonomi Biru yang melindungi ekosistem dan ruang nelayan, versus izin yang sudah terbit (IUP / PKKPRL) dan kontribusi tambang terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, WALHI mendesak KKP tidak hanya mencabut IUP, tapi juga PKKPRL:
“Kami meminta kepada KKP, Kementerian ESDM dan Kementerian/Lembaga terkait untuk segera memproses pencabutan IUP PT Timah yang berada di wilayah pesisir dan laut Batu Beriga,” tegas Direktur WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafiz. 3e5a
“Masyarakat Batu Beriga bukan sedang meminta sesuatu yang baru, masyarakat hanya ingin mempertahankan laut yang selama ini telah menghidupi mereka,” ujarnya. 3e5a
5. Catatan Kritis: Ada Suara yang Berbeda
Tidak semua pihak sepakat dengan narasi Pansus. Dalam rapat Pansus 28 Oktober 2026, Sardi mengakui belum melihat kajian resmi:
“Kami pansus memang belum melihat kajian itu, luasnya juga kami belum mengetahuinya. Jadi nanti kami akan minta kajiannya dari PT Timah dan melihat paparan dari tim teknisnya,” kata Sardi. 33ec
Di sisi lain, ada warga Batu Beriga yang justru mendukung PT Timah beroperasi secara legal, dan Ikatan Karyawan Timah (IKT) menyebut klaim “80 persen menolak” sebagai tidak benar. Laporan lain juga menyoroti bahwa yang meresahkan nelayan adalah Penambangan Timah Tanpa Izin (PETI), dengan lebih dari 20 set mesin tambang inkonvensional beroperasi hanya sekitar 100 meter dari pemukiman dan sekolah. 33ec
Kesimpulan
Perjuangan Batu Beriga dan Batu Perahu kini sudah masuk meja Banmus dan Pansus DPRD Babel. Dukungan politik sudah bulat, tapi kunci akhirnya ada di tiga hal:
- Komitmen Kepala Daerah untuk mengusulkan perubahan secara resmi
- Persetujuan Teknis KKP agar revisi sah secara nasional
- Kajian hukum & sosial-ekonomi agar tidak cacat prosedur dan tidak menimbulkan konflik baru
Sampai Pansus 9 Desember 2026 digelar, nasib laut Batu Beriga dan Batu Perahu masih menunggu: tetap zona tambang, atau resmi jadi zona tangkap nelayan?
Catatan redaksi: Kutipan Mehoa soal “komitmen Kepala Daerah” yang Bos bagikan sebelumnya belum ditemukan dalam sumber daring yang terverifikasi di atas. Kalau Bos punya link berita / video wawancara Mehoa tanggal 18 November 2026 itu, kirim ke saya, saya masukkan kutipan persisnya ke naskah ini.












