JAKARTA | MEDIA DAULAT RAKYAT – Perseteruan hukum antara konsultan pendidikan Ina Liem dan advokat Subhan Palal semakin memanas. Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kini Ina Liem mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik Subhan Palal ke Bareskrim Polri.
Ina Liem mendatangi Gedung Bareskrim Polri pada Sabtu malam (21/11/2026), didampingi kuasa hukumnya, Lechumanan. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan laporan terhadap Subhan Palal sebagai bentuk keberatan atas tuduhan yang sebelumnya dialamatkan kepadanya.
Momen kedatangan Ina Liem terekam dalam video yang beredar. Dalam video tersebut, rombongan Ina terlihat memasuki area resepsionis Gedung Bareskrim Polri yang ditandai dengan logo Reserse. Setelah itu, Ina bersama tim kuasa hukumnya menggelar konferensi pers di hadapan awak media.
Dalam konferensi pers tersebut, Ina menyampaikan bahwa laporan balik ini akan ditindaklanjuti oleh tim kuasa hukumnya.
Berawal dari Kesaksian di Sidang MK
Perselisihan ini bermula dari kehadiran Ina Liem sebagai ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Oktober 2026, terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada 26 Oktober 2026, Subhan Palal secara resmi melaporkan Ina Liem ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Subhan menuding keterangan Ina saat memberikan kesaksian di persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 373 KUHP tentang keterangan palsu di bawah sumpah, serta persoalan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742.
Subhan juga telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya pada 19 November 2026, dengan menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video dan dokumen pendukung.
Bantahan Ina Liem
Di sisi lain, Ina Liem membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Melalui unggahan media sosial pada 20 November 2026, Ina menjelaskan bahwa keterangannya dalam persidangan merujuk pada siaran pers resmi Management Development Institute of Singapore (MDIS).
Ina menegaskan bahwa keterangannya bukan merupakan klaim bahwa dirinya membawa ataupun memperlihatkan ijazah asli sebagaimana yang dipersoalkan dalam laporan tersebut.
Ina juga mempertanyakan penggunaan Putusan MA Nomor 742 sebagai dasar pelaporan. Ia menyoroti perbedaan waktu antara penerbitan putusan yang disebut terjadi pada 30 Oktober 2026 dengan tanggal laporan polisi terhadap dirinya yang diklaim telah dibuat empat hari sebelumnya.
Hingga kini, laporan polisi dari masing-masing pihak belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Proses hukum selanjutnya masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian.












