Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan jawaban resmi atas berbagai tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026). Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini justru sedang memimpin reformasi besar terhadap struktur ekonomi nasional untuk meruntuhkan sistem lama yang dinilai hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.
Langkah Reformasi
Qodari menjelaskan, keberanian Presiden Prabowo tercermin dari penegakan hukum yang menyasar sektor-sektor yang sebelumnya dianggap untouchable.
- Contoh nyata: penetapan status tersangka terhadap pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid dalam penataan tata niaga minyak nasional.
- Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga telah menyita dan menindak 6 juta hektare kebun sawit ilegal.
Program MBG Jadi Sorotan
Selain menuntut reformasi ekonomi, massa aksi juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program prioritas itu karena manfaat kesehatannya nyata dirasakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah.
Namun, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) siap melakukan evaluasi dan penataan tata kelola secara menyeluruh.
Evaluasi dan Efisiensi
Sebagai langkah awal, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Lewat proses evaluasi ini, pemerintah menemukan formula efisiensi anggaran yang signifikan. Dengan mengubah skema pembayaran insentif SPPG berdasarkan jumlah riil penerima manfaat, bukan angka seragam, negara diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp1 triliun setiap bulan.
