MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, Kamis 30 Juli 2026 – Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani menegaskan kepada Kementerian Pertahanan RI bahwa tata niaga timah di Belitung saat ini menghadapi masalah serius. Harga timah di tingkat penambang rakyat jauh di bawah harga pasar dunia, ditambah kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang terlalu kecil. Kondisi ini disebut menekan ekonomi masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.
Penegasan itu disampaikan saat audiensi bersama Kemhan RI di Jakarta.
Audiensi Bersama Pemerintah Daerah se-Babel
Audiensi strategis tersebut dihadiri Ketua DPRD Belitung bersama unsur DPRD Provinsi Babel, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, dan Ketua DPRD Beltim. Mereka membawa keresahan penambang dan masyarakat terkait tata kelola timah.
Vina menyebut persoalan tata niaga timah bukan lagi sekadar soal regulasi, tetapi sudah berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kondisi pertambangan timah saat ini tidak hanya berdampak pada regulasi dan tata kelola semata, tetapi berimbas langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Belitung,” ujar Vina Cristyn Ferani.
2 Masalah Utama: Harga Rendah dan Kuota RKAB Kecil
DPRD Belitung menyoroti dua poin utama:
- Harga timah lokal sangat rendah dibanding harga timah dunia. Penambang rakyat menerima harga jauh di bawah, sehingga pendapatan anjlok.
“Harga pembelian timah di tingkat masyarakat lokal saat ini sangat rendah. Di sisi lain, kuota RKAB yang disetujui pemerintah pusat dinilai berada jauh di bawah potensi riil kandungan timah.”
- Kuota RKAB minim. Kuota yang disetujui pusat tidak sesuai dengan potensi riil timah di Bangka Belitung. Akibatnya hasil tambang rakyat tidak bisa terserap secara resmi oleh PT Timah Tbk.
Dampaknya, terjadi kontraksi ekonomi, daya beli masyarakat menurun, dan muncul risiko penyelundupan karena jalur resmi tertutup.
Usulan ke Kemhan: Atur Ulang Tata Niaga Timah
Dalam audiensi, DPRD Belitung mengajukan dua usulan utama:
- Penyesuaian kuota RKAB agar PT Timah Tbk bisa menyerap lebih banyak hasil tambang rakyat
- Tata kelola niaga timah yang adil, tertata, dan ramah lingkungan untuk memberi kepastian hukum bagi penambang rakyat
“Kami memohon adanya tata kelola niaga timah yang menjamin kepastian rakyat Bangka Belitung saat ikut menambang dan menikmati hasil kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri,” kata Vina.
Ia juga memperingatkan jika masalah ini tidak segera ditangani, maka bisa memicu gejolak sosial.
“Persoalan ini dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan berpotensi terjadi gejolak di masyarakat, yang pada ujungnya akan mengganggu ketahanan daerah dan nasional,” tegasnya.
Analisis: Dampak Ekonomi dan Keamanan
Aspek Kondisi Dampak
Ekonomi Lokal Harga timah anjlok Pendapatan penambang rakyat menurun
Regulasi Kuota RKAB kecil Hasil tambang tidak terserap, rawan penyelundupan
Keamanan Ketidakpastian niaga Potensi gejolak sosial, ganggu stabilitas daerah
Solusi Penyesuaian kuota + regulasi inklusif Kepastian usaha, ekonomi pulih, tambang ramah lingkungan
Pemerintah daerah berharap Kemhan dapat meneruskan aspirasi ini ke kementerian teknis agar ada penyesuaian regulasi tata niaga timah dalam waktu dekat.
