MEDIA DAULAT RAKYAT BELITUNG TIMUR, Senin 28 September 2026 – Antrean kendaraan roda empat masih mengular hingga ke badan jalan di SPBU 24.334.138 Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Senin (28/9/2026) pagi.
Meski antrean sepeda motor terpantau mulai berkurang dibanding dua hari sebelumnya, kepadatan warga yang hendak membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite masih belum terurai. Deretan mobil pribadi, pikap, hingga kendaraan operasional tambang terlihat mengantre sejak pukul 07.00 WIB, dengan ekor antrean mencapai hampir 200 meter ke arah Jalan Raya Manggar – Gantung.
Kondisi ini merupakan dampak lanjutan dari kosongnya stok di kios-kios Pertamina Desa (PD) dan pengecer di sejumlah kecamatan. Selama ini, kios menjadi penopang utama warga di pelosok. Ketika kios tidak ada penjualan, semua beban beralih ke SPBU.
“Kalau di kios ade jualan BBM yang dimaksud, kemungkinan masyarakat tidak akan berjuang di SPBU kan kik,” keluh Andi, salah seorang pengendara R4 yang sudah mengantre hampir satu jam.
Keluhan serupa diungkapkan Siti, pengendara R2. Ia mengaku khawatir kehabisan BBM untuk antar anak sekolah dan berdagang. “Kami jadi was-was, karena di kios dekat rumah kosong semua. Terpaksa ke SPBU, antre lama,” ujarnya.
Sidak Forkopimda, Dipimpin Wabup dan Kapolres
Menindaklanjuti keresahan warga, sekitar pukul 09.00 WIB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Belitung Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Desa Padang.
Sidak dipimpin langsung Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas BBM Kabupaten Belitung Timur. Ia didampingi Kapolres Belitung Timur, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, serta manajemen SPBU.
Tim memeriksa secara detail kondisi fisik tangki pendam, stok Pertalite dan Pertamax yang tersedia, hingga buku catatan penyaluran harian. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan, pengurangan takaran, maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Wakil Bupati Khairil Anwar mengatakan, sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin Satgas BBM, sekaligus respons cepat atas laporan antrean panjang yang sudah tiga hari terakhir terjadi.
“Kami ingin memastikan stok di SPBU aman. Hasil pengecekan pagi ini, stok Pertalite masih ada 12 kiloliter dan Pertamax 8 kiloliter. Secara stok aman, yang jadi persoalan adalah pola distribusi dan lonjakan permintaan karena kios PD kosong,” jelas Khairil di lokasi.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah situasi seperti ini,” tegasnya.
Sementara Kapolres Belitung Timur menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan tegas jika ditemukan oknum pengecer maupun spekulan yang sengaja menimbun BBM bersubsidi. Pihak kepolisian juga membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU untuk mengurai kemacetan akibat antrean yang meluber ke jalan raya.
Selain soal harga dan stok, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Wabup mengingatkan agar SPBU dan kios pengecer tetap mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
“Keselamatan penyimpanan harus jadi perhatian utama, karena bahan bakar ini sangat rawan bila tidak ditangani dengan benar,” tambahnya.
Skema Kartu Kendali Jadi Solusi Jangka Menengah
Dalam sidak tersebut, poin paling penting yang disampaikan Wabup Khairil Anwar adalah rencana penerapan skema kartu kendali untuk BBM bersubsidi.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh persoalan stok, tetapi juga karena belum adanya sistem pembatasan yang tepat sasaran. Selama ini, siapa saja bisa membeli Pertalite tanpa batasan kuota yang jelas, sehingga rawan disalahgunakan oleh kendaraan industri atau untuk dijual kembali di kios dengan harga tinggi.
“Kartu kendali ini akan menjadi instrumen agar masyarakat yang benar-benar berhak bisa mendapatkan BBM sesuai kuota. Dengan begitu, antrean panjang bisa ditekan dan distribusi lebih adil,” ujar Khairil.
Ia menjelaskan, skema kartu kendali akan mendata nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan, dan kebutuhan harian. Setiap kendaraan akan mendapatkan batas maksimal pembelian per hari, misalnya untuk R2 sebanyak 5 liter dan R4 sebanyak 30 liter. Sistem ini akan terintegrasi dengan aplikasi di SPBU.
“Kartu kendali akan diuji coba di beberapa SPBU dulu, termasuk SPBU Desa Padang ini, sebelum diterapkan secara menyeluruh di semua SPBU di Beltim. Kami ingin memastikan mekanisme berjalan lancar, tidak menyulitkan masyarakat, dan tetap transparan,” katanya.
Uji coba direncanakan berlangsung selama dua minggu ke depan, sembari dilakukan sosialisasi kepada kepala desa, pemilik kios PD, dan masyarakat umum.
Pemerintah berharap, dengan adanya kartu kendali, kios-kios PD yang selama ini kosong juga bisa kembali mendapat pasokan secara terkontrol. Distribusi dari SPBU ke kios PD akan dicatat melalui kartu tersebut, sehingga rantai pasok lebih jelas dan tidak ada kebocoran.
Dampak Ekonomi dan Harapan Warga
Antrean BBM yang mengular tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal. Sejumlah sopir angkutan dan nelayan mengaku harus mengurangi jam kerja karena waktu habis untuk mengantre.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Bangka Belitung untuk menambah kuota dan mempercepat pengiriman ke Belitung Timur.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pertamina. Prinsipnya, pemerintah daerah hadir untuk memastikan warga tidak kesulitan. Pengawasan akan kami lakukan rutin, baik di SPBU maupun di kios-kios,” pungkas Khairil Anwar.
Warga sendiri menyambut baik rencana kartu kendali tersebut, asalkan penerapannya tidak berbelit dan sosialisasinya jelas. Mereka berharap kekosongan di kios PD segera teratasi, sehingga tidak perlu lagi berjuang berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite.
