Oleh: Akhlanudin
Dalam politik Indonesia, ada sebuah hukum tak tertulis: semakin sering seorang tokoh diserang, semakin besar panggungnya. Hukum ini pula yang kini sedang dialami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hampir setiap minggu, nama Gibran muncul dalam pusaran isu. Mulai dari gugatan ijazah ke Mahkamah Konstitusi yang digawangi Prof. Denny Indrayana, diskusi panas soal PKPU 19/2023, hingga narasi-narasi di media sosial yang menyudutkan legitimasinya sebagai Wakil Presiden. Pertanyaannya: apakah serangan bertubi-tubi ini akan membuatnya populer dan menguat, atau justru membuatnya tersungkur?
1. Logika Serangan yang Membesarkan
Politik kita mengenal istilah Streisand Effect. Semakin sesuatu coba ditutupi atau diserang secara masif, semakin publik penasaran dan justru mencari tahu.
Gibran adalah contoh paling nyata. Sebelum 2023, ia adalah Wali Kota Solo yang prestasinya diakui, namun skala popularitasnya masih regional. Setelah pencalonannya sebagai Cawapres dipersoalkan hingga ke MK, elektabilitas dan pengenalannya melesat nasional.
Serangan dari para pakar hukum tata negara, aktivis, dan lawan politik justru memberinya satu hal yang tidak bisa dibeli dengan iklan: relevansi harian. Ia selalu ada di headline. Bagi pemilih muda Gen Z dan Milenial yang menjadi basisnya, serangan yang dianggap “berlebihan” justru melahirkan simpati. Narasi “anak muda yang terus diganggu senior” bekerja efektif.
Selama ia mampu menjawab serangan dengan kerja, bukan dengan amarah, setiap serangan berubah menjadi panggung gratis.
2. Logika Serangan yang Menjatuhkan
Namun, ada sisi lain yang berbahaya. Dalam politik, popularitas yang dibangun dari kontroversi adalah pisau bermata dua.
Jika serangan itu hanya soal politik dan sentimen, Gibran akan selamat. Tapi jika serangan itu berhasil masuk ke ranah legalitas dan legitimasi formal, seperti isu ijazah, keabsahan PKPU, dan syarat pencalonan, maka risikonya bukan lagi soal citra, melainkan soal fondasi jabatan.
Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak menyerang Gibran secara personal, mereka menyerang alur proseduralnya. Inilah serangan yang paling sulit dijawab dengan sekadar blusukan atau bagi-bagi susu. Ia harus dijawab dengan dokumen, fakta hukum, dan putusan yang transparan.
Jika isu ini terus dibiarkan menggantung tanpa penjelasan tuntas dan terbuka dari KPU, DPR, dan pihak terkait, maka sedikit demi sedikit legitimasi Gibran akan tergerus. Publik yang awalnya simpati bisa berubah menjadi ragu. Dari “diserang jadi populer” berubah menjadi “sering diserang karena memang bermasalah”.
3. Penentu Akhir: Kerja, Bukan Klarifikasi
Sejarah politik Indonesia mengajarkan kita, dua presiden yang paling sering diserang adalah SBY dan Jokowi. Keduanya justru memenangkan dua periode karena mereka mengubah serangan menjadi energi kerja.
Gibran berada di persimpangan yang sama. Ia punya dua pilihan:
Pertama, bermain sebagai korban. Menjawab setiap serangan dengan narasi dizalimi. Strategi ini akan membuatnya populer sesaat, terutama di media sosial, tapi tidak akan membuatnya dihormati sebagai negarawan.
Kedua, bermain sebagai pekerja. Tidak banyak bicara, perbanyak bukti kerja di bidang yang menjadi tugasnya: hilirisasi digital, ekonomi anak muda, dan ketahanan pangan. Jika ia berhasil menunjukkan kinerja nyata sebagai Wapres, publik akan dengan sendirinya berkata, “Untuk apa meributkan ijazah kalau kerjanya nyata?”
Pada akhirnya, serangan tidak akan pernah berhenti. Itulah harga dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran diserang akan menjadi populer jika ia menjadikan serangan sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Tapi ia bisa tersungkur jika ia meremehkan serangan prosedural itu dan menganggapnya hanya angin lalu.
Di tahun 2026 ini, rakyat tidak lagi butuh drama ijazah. Rakyat butuh bukti. Dan di situlah nasib Gibran akan ditentukan: bukan di ruang sidang MK, melainkan di ruang kerja Istana.
