Jakarta | Media Daulat Rakyat — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Melalui aturan baru ini, aset hasil kejahatan pelaku penipuan dan penggelapan dapat dirampas negara untuk memulihkan kerugian korban.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Harta Pelaku Dirampas untuk Korban
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan selama ini hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan belum tentu mampu mengembalikan kerugian yang dialami masyarakat. Karena itu, UU Perampasan Aset memberikan dasar hukum untuk mengambil kembali harta hasil kejahatan demi kepentingan korban.
“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson Tandra.
Menurutnya, aturan tersebut juga mencakup korban penipuan yang dilakukan koperasi bodong maupun biro perjalanan ibadah bermasalah. Selain penipuan dan penggelapan, UU ini turut menjangkau tindak pidana narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, hingga terorisme.
Dua Mekanisme Perampasan Aset
UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme perampasan, yakni melalui proses pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based). Mekanisme kedua dapat diterapkan ketika pelaku tidak dapat diadili, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Meski demikian, Soedeson Tandra menegaskan perampasan aset tetap harus melalui proses pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses non-conviction based tetap menggunakan mekanisme hukum perdata dan memerlukan izin pengadilan.
Dalam perkara korupsi, negara juga diberikan kewenangan untuk merampas aset lain milik pelaku apabila harta hasil korupsi tidak cukup untuk memulihkan kerugian negara.
Badan Independen Kelola Aset Sitaan
Selain itu, UU tersebut mengamanatkan pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual barang sitaan maupun rampasan. Hasil pengelolaan aset nantinya dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara atau dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Menurut Soedeson Tandra, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, ahli hukum, mahasiswa, dan berbagai organisasi kemasyarakatan sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Editor: Akhlanudin












