Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan sikap tegas menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap meresahkan dan berperilaku seperti preman di wilayah Bali.
Pernyataan ini disampaikan Koster menyusul kehadiran ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang mulai membentuk kepengurusan di Kabupaten Tabanan.
“Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Koster dalam keterangan pers di Denpasar, Jumat (9/5).
Ia menilai kehadiran ormas semacam itu berpotensi merusak citra dan stabilitas Bali, khususnya di kawasan pariwisata utama seperti Kabupaten Badung.
Menurut Koster, Bali tidak memerlukan ormas luar yang membawa agenda tersembunyi, terlebih ketika Bali telah memiliki sistem keamanan tradisional yang kuat melalui peran desa adat, pecalang, dan program Sipandu Beradat.
“Kalau desa adat dan pecalang sudah kuat, kita tidak butuh ormas-ormas aneh,” tegasnya.
Sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat, Koster telah berkoordinasi dengan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Rapat khusus untuk membahas langkah penindakan terhadap premanisme berkedok ormas dijadwalkan digelar pada Senin, 12 Mei 2025.
“Bali memiliki kekuatan budaya dan sistem adat yang tak bisa dianggap enteng. Siapa pun yang datang ke Bali, apalagi menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan dengan adat dan negara,” pungkas Koster.
