Belitung bersiap menyambut kedatangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam waktu dekat. Kehadiran satgas ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam upaya penertiban kawasan hutan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Satgas PKH sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penertiban di sejumlah wilayah, termasuk menyerahkan pengelolaan 216.997,75 hektare kawasan hutan kepada Agrinas
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh berbagai pihak.
Kedatangan Satgas PKH ke Belitung diperkirakan akan berfokus pada penertiban lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang mengatur pengembalian kawasan hutan kepada negara
“Alhamdulillah pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan.” – Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah
Selain itu, dorongan untuk membentuk satgas gabungan di Bangka Belitung semakin kuat, terutama dalam menata keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola perkebunan dan dampaknya terhadap lingkungan serta pendapatan daerah
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung sedang mengusut dugaan perambahan dan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh bos sawit Ationg di kawasan hutan Sijuk Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (7 April 2025)
Dengan kedatangan Satgas PKH ke Belitung, masyarakat berharap adanya penertiban yang transparan dan berdampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan warga setempat.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan turut serta dalam memastikan proses ini berjalan sesuai aturan dan tanpa kepentingan tertentu.
