Di antara hutan-hutan tropis dan pesisir berbatu Pulau Belitung, tersimpan jejak sebuah kekuasaan lokal yang nyaris hilang dari ingatan kolektif: Kerajaan Belantu. Kerajaan ini bukan sekadar simbol pemerintahan tradisional, tetapi juga saksi bisu dari perjumpaan budaya, agama, dan kolonialisme.
Asal-usul di Tepian Majapahit
Kerajaan Belantu diyakini berdiri pada pertengahan abad ke-15, saat wilayah Belitung masih merupakan bagian pinggiran dari pengaruh Kerajaan Majapahit. Pendirinya adalah Datuk Achmad, seorang tokoh asal Kalimantan Barat yang bergelar Datuk Mempawah. Ia menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Membalong, membawa serta pengaruh Islam dan sistem pemerintahan yang terstruktur.
Permukiman pertama berada di Kelekak Ludai, sebuah kawasan yang kini menjadi bagian dari Kelurahan Mentigi. Di sini, jejak budaya suku asli seperti Sawang dan Sekak mulai berpadu dengan tradisi Melayu dan Islam
Menjadi Kesultanan Islam
Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di pesisir timur Sumatera, Belantu berkembang menjadi kesultanan, menjadikan Islam sebagai agama resmi. Tradisi keagamaan, pendidikan, dan tata hukum mulai ditegakkan di bawah naungan para raja, termasuk tokoh-tokoh seperti KA Tining, KA Kedjur, dan KA Deraip yang memindahkan pusat kekuasaan ke Membalong pada masa pemerintahannya.
Islam bukan sekadar keyakinan, tetapi juga instrumen sosial yang mempersatukan masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan menjalin jaringan perdagangan dengan Kesultanan Palembang serta kawasan Melayu lainnya.
Dinasti dan Stabilitas Pemerintahan
Kepemimpinan Kerajaan Belantu berlangsung dalam silsilah yang cukup stabil. Raja terakhirnya, KA Umar, memerintah saat gelombang kolonialisme mulai menguasai pesisir Nusantara. Di era ini, Belantu tak lagi berdiri sendiri, tetapi menghadapi intervensi politik Belanda yang menyasar legitimasi lokal.
Masa Penaklukan dan Penghapusan
Tahun 1821 menjadi titik balik kelam dalam sejarah Belantu. Belanda mengangkat Pangeran Syarif Muhammad sebagai Kepala Daerah Belitung, mengabaikan eksistensi para raja lokal. Dua tahun kemudian, melalui pejabat JP Blerschel dan Kapiten Keuhn, kerajaan mulai dikerdilkan fungsinya. Administrasi Belanda secara bertahap menghapus pengakuan terhadap pemerintahan Belantu, hingga akhirnya kerajaan tidak lagi diakui sebagai entitas politik.
Meskipun secara formal Kerajaan Belantu lenyap, jejak sejarahnya tetap hidup dalam memori kolektif dan benda-benda pusaka.
Warisan yang Terlupakan
Senjata tradisional, pakaian kebesaran, dan perlengkapan adat kerajaan masih bisa ditemukan di Museum Tanjungpandan, menjadi pengingat akan masa ketika masyarakat Belitung punya tatanan politik sendiri. Di tengah narasi besar kolonial dan nasional, kisah Kerajaan Belantu sering kali terlupakan—namun tak pernah benar-benar hilang.
