Jakarta, 2 September 2025 — Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah belakangan ini bukan sekadar respons terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Di balik spanduk dan teriakan massa, tersimpan akumulasi kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.
Menurut peneliti CSIS, Edbert Gani Suryahudaya, kemarahan publik mencerminkan disconnect yang kian dalam antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
“Ketidakpuasan ini muncul karena rendahnya kepercayaan pada institusi demokrasi yang sejatinya menjadi pilar kedaulatan rakyat,” ujarnya dalam diskusi Wake Up Call dari Jalanan di Jakarta
Aksi protes yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 di Jakarta, memuncak dengan tuntutan pembubaran DPR dan pencabutan tunjangan anggota Dewan.
Tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis Brimob, memicu gelombang demonstrasi lanjutan di berbagai kota
Penelusuran terhadap akar persoalan menunjukkan bahwa DPR kerap dianggap lebih mesra dengan eksekutif ketimbang mendengar suara rakyat.
Komposisi anggota DPR yang didominasi oleh pengusaha—sekitar 61 persen menurut ICW—memperdalam jurang representasi dan membuka peluang konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan
Di sisi lain, legitimasi fiskal pemerintah turut dipertanyakan. Peneliti CSIS, Deni Eriawan, menyoroti kontradiksi antara seruan efisiensi dan kenyataan belanja negara yang boros. Belanja gaji dan tunjangan pejabat meningkat drastis, sementara pendapatan masyarakat stagnan dan ruang fiskal daerah menyempit
Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, para ahli menekankan perlunya reformasi menyeluruh:
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- Evaluasi sistem rekrutmen politik
- Penghapusan privilese elite
- Perbaikan layanan publik
- Pembukaan ruang dialog dengan masyarakat sipil dan buruh
Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji untuk melakukan evaluasi internal. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar retorika: perubahan nyata yang menyentuh akar persoalan dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada demokrasi
