Tanjungpandan, 12 September 2025 — Pemerintah Kabupaten Belitung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Belitung, Syamsir, S.I. Kom, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Pemkab Belitung.
Dalam sambutannya, Syamsir menyebut korupsi sebagai “musuh bangsa” yang menghambat pembangunan, melemahkan kepercayaan publik, dan menurunkan kualitas pelayanan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kita dituntut menjadi teladan dalam sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Semoga rakor ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga momentum memperkuat integritas dalam setiap langkah pembangunan daerah,” ujar Syamsir.
Syamsir memaparkan sejumlah inisiatif strategis yang telah dijalankan Pemkab Belitung, antara lain:
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Penerapan e-Government untuk efisiensi dan transparansi
- Optimalisasi aplikasi perencanaan dan penganggaran berbasis digital
- Pengawasan melekat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan KPK, antara lain:
- Norce Martauli Sitanggang, PIC Wilayah Sumsel dan Babel Satgas 2.3, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II
- Muhammad Daffa, PIC Wilayah Babel Satgas 2.3 Direktorat Koorsup Wilayah II
- Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Belitung
Syamsir menutup dengan optimisme bahwa dengan kerja sama erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Belitung dapat menjadi daerah yang tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga bersih dalam tata kelolanya.
