Jakarta, 20 Oktober 2025 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan dana negara untuk kesejahteraan rakyat dengan mengalokasikan Rp13,25 triliun hasil rampasan Kejaksaan Agung dari kasus korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Dana tersebut akan digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah dan membangun 1.100 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.
Penyerahan simbolis uang pengganti kerugian negara dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sebuah seremoni di Kejaksaan Agung, Jakarta.
“Ini adalah bukti nyata bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan akan kembali kepada rakyat. Kita perbaiki sektor pendidikan dan kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tegas Presiden Prabowo.
Transformasi Kampung Nelayan dan Sekolah
Pemerintah menargetkan pembangunan kampung nelayan dengan fasilitas modern seperti dermaga, cold storage, pusat pelatihan, dan akses air bersih. Setiap kampung akan menerima anggaran sekitar Rp22 miliar, yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup hingga 5 juta masyarakat pesisir.
Sementara itu, renovasi 8.000 sekolah akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, sanitasi, dan digitalisasi ruang belajar. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat fondasi pendidikan dan pemerataan pembangunan.
Langkah Strategis Antikorupsi
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa pemulihan aset dari kasus korupsi CPO merupakan hasil kerja keras penegak hukum dalam menindak kejahatan ekonomi yang merugikan negara.
“Dana ini bukan sekadar angka, tapi simbol keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kami akan terus mendukung pemanfaatan aset rampasan untuk pembangunan,” ujar Burhanuddin.
