Oleh: Akhlanudin
(Pimpinan Umum Media Daulat Rakyat dan pemerhati kebijakan publik)
Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat kolektif tentang kontribusi pesantren dalam membentuk karakter bangsa: dari pendidikan berbasis akhlak hingga peran sosial yang membumi. Maka, jika benar Direktorat Jenderal Pesantren akan lahir pada 22 Oktober 2025, itu bukan hanya kado simbolik—melainkan tonggak sejarah yang menegaskan komitmen negara terhadap lembaga pendidikan Islam tertua dan paling mengakar di Indonesia.
Pesantren: Pilar Pendidikan dan Pemberdayaan
Dengan lebih dari 42 ribu pesantren, 11 juta santri, dan 1 juta kiai/guru, pesantren bukan hanya pusat pengajaran Islam, tetapi juga pusat transformasi sosial dan ekonomi. Mereka telah membuktikan diri sebagai ruang pembentukan generasi berilmu, berakhlak, dan moderat. Namun, hingga kini, pesantren belum memiliki institusi setingkat Eselon I di Kementerian Agama. Urusan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang cakupannya sangat luas dan kompleks.
Padahal, tantangan pesantren semakin multidimensi: dari kurikulum integratif agama-sains, pelatihan guru, penyaluran beasiswa, hingga audit teknis bangunan. Tanpa lembaga khusus, distribusi anggaran dan pengawasan program rawan tidak merata dan kurang tepat sasaran.
Ditjen Pesantren: Urgensi dan Harapan
Pembentukan Ditjen Pesantren adalah jawaban atas kebutuhan struktural dan fungsional. Ia akan menjadi motor penggerak kebijakan yang lebih terfokus, terintegrasi, dan berkeadilan. Usulan agar 20 persen dana pendidikan Kemenag dialokasikan untuk pesantren hanya akan efektif jika ada institusi yang mampu mengelola dan mengawalnya secara profesional.
Lebih dari itu, Ditjen Pesantren akan memperkuat posisi pesantren dalam ekosistem pendidikan nasional. Ia bukan hanya soal birokrasi, tetapi soal pengakuan dan pemberdayaan.
Standar Mutu: Menjaga Kekhasan, Menjawab Zaman
Majelis Masyayikh telah merumuskan dokumen penjaminan mutu sebagai panduan peningkatan kualitas pendidikan pesantren. Ini bukan upaya menyeragamkan, melainkan melestarikan kekhasan pesantren sambil menjawab tantangan global. Santri masa kini harus mampu mengisi ruang-ruang strategis di era digital, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya.
Standar mutu ini juga menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Ia membuka ruang bagi pesantren untuk menyesuaikan kurikulum sesuai konteks lokal, sambil tetap memenuhi standar nasional dan internasional. Transparansi dan akuntabilitas pun akan meningkat, memperkuat kepercayaan publik terhadap pesantren.
Hari Santri 2025: Saatnya Negara Menepati Janji
Jika izin prakarsa dari Menpan RB benar-benar terbit pada Hari Santri 2025, maka itu adalah bentuk penghargaan yang paling bermakna. Bukan sekadar hadiah, tetapi pengakuan atas peran pesantren dalam membangun bangsa. Ditjen Pesantren akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pendidikan Islam yang inklusif, berdaya saing, dan berakar pada nilai-nilai luhur.
Kini, seluruh mata tertuju pada Hari Santri. Semoga kado istimewa ini benar-benar lahir, bukan sekadar wacana. Karena pesantren bukan hanya warisan, tetapi masa depan.
