Intisari Berita:
- Kepala daerah diminta segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- Bangka Tengah dan Belitung Timur sudah mengajukan usulan.
- Bangka Tengah mengajukan sebanyak 13 blok WPR.
Bangka – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah masing-masing.
Usulan ini diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan tata niaga pertambangan rakyat yang legal.
“Saya sudah menginstruksikan bupati untuk mengajukan WPR agar masyarakat dapat bekerja dan menambang secara legal,” ujar Hidayat Arsani, Senin (3/11/2025).
Gubernur mengungkapkan bahwa beberapa daerah telah mengusulkan WPR kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Beberapa daerah sudah mengusulkan, seperti Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Sementara Bangka Induk dan Bangka Barat belum,” jelasnya.
Setiap usulan akan dievaluasi sebagai bagian dari perumusan peraturan daerah (perda) terkait WPR, yang ditargetkan selesai pada Januari 2026.
“Akan ada evaluasi, dan kita tunggu perdanya. Insyaallah, Januari tahun depan selesai,” tambahnya.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan 13 blok WPR di Bangka Tengah.
“Sesuai petunjuk Pak Gubernur, kami masih menunggu perda,” kata Algafry.
Algafry menegaskan bahwa pelaksanaan WPR nantinya akan diserahkan kepada masyarakat setempat yang berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“WPR akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan menunjukkan identitasnya, dan melalui koperasi desa sesuai petunjuk Pak Kades,” pungkas Algafry.
