Intisari Berita
- Demonstrasi penambang rakyat di Bangka Belitung batal setelah pemerintah menjamin harga timah stabil di Rp300 ribu per kilogram dan akan menindak pembeli yang curang.
- Pemerintah juga menyiapkan koperasi untuk membantu tata niaga timah rakyat.
BANGKA, 3 November 2025 – Rencana demonstrasi besar-besaran oleh penambang rakyat terkait harga timah dan persoalan perizinan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, yang semula dijadwalkan pada 6 November 2025, dipastikan batal.
Keputusan ini diambil setelah aliansi tambang rakyat Bangka melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan PT Timah.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memberikan kepastian dan komitmen untuk menstabilkan harga timah.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menegaskan komitmen untuk mempertahankan harga timah sebesar Rp300 ribu per kilogram dengan kadar SN 70, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga berjanji akan menindak tegas oknum-oknum pembeli nakal yang selama ini mematok harga jauh di bawah standar, yang dilaporkan sempat mencapai titik terendah Rp90 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.
“Kami akan memastikan harga timah tetap stabil sesuai kesepakatan. Tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun yang mencoba bermain-main dengan harga,” ujar Gubernur Hidayat Arsani dalam audiensi tersebut.
Sebagai langkah lebih lanjut, Pemprov Bangka Belitung juga tengah menyiapkan peran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk membantu menata tata niaga timah rakyat.
Inisiatif ini diharapkan dapat memutus rantai praktik jual beli ilegal dan memastikan para penambang mendapatkan harga yang adil.
Koordinator aksi, Batara, menyatakan bahwa rencana demonstrasi dibatalkan setelah tuntutan utama para penambang dipenuhi.
“Kami mengapresiasi respons cepat dari pemerintah daerah. Kami berharap komitmen ini dapat dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga praktik pembelian timah di bawah standar tidak akan terjadi lagi,” tegas Batara.
Dengan adanya jaminan dari pemerintah dan PT Timah, para penambang rakyat berharap dapat kembali bekerja dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang layak.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga timah demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
