Intisari Berita
- Heliyana, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan keluhan terbuka dalam forum Komite Reformasi untuk Belitung Masa Depan (Koruban).
- Ia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi diberi kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, meskipun masih menjabat secara resmi.
- Keluhan ini disampaikan dalam forum publik yang membahas kepemimpinan dan arah pembangunan daerah, dan menjadi sorotan karena menunjukkan adanya ketegangan internal dalam pemerintahan provinsi.
- Koordinator forum, Soehadi Hasan, menyebut bahwa tema ini diangkat karena masalah kepemimpinan sudah serius dan perlu dibahas terbuka.
- Heliyana menegaskan bahwa ia tetap akan bersuara demi masyarakat, meskipun kewenangannya dibatasi.
Belitung, 12 November 2025 — Suasana diskusi dalam acara Komite Reformasi untuk Belitung Masa Depan (Koruban) di Hotel Pondok Impian, Tanjungpandan, berubah menjadi sorotan publik setelah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliyana, menyampaikan keluhan terkait pencabutan kewenangan yang selama ini diembannya.
Dalam sesi dialog terbuka yang membahas tema “Masalah Kepemimpinan, Pariwisata, dan Kelestarian Alam di Bangka Belitung,” Heliyana menyatakan bahwa dirinya tidak lagi diberi ruang untuk menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya.
“Saya merasa tidak lagi diberi kewenangan, padahal selama ini saya bekerja demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya di hadapan peserta forum.
Pernyataan tersebut mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk media lokal. ANTARA Bangka Belitung melaporkan bahwa diskusi tersebut memang menyoroti dinamika kepemimpinan antara Gubernur Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Heliyana, yang dinilai mulai menunjukkan ketidakharmonisan dalam pengambilan kebijakan.
Koordinator Koruban, Soehadi Hasan, menyebut bahwa tema diskusi dipilih karena “permasalahannya cukup jelas dan sudah serius,” terutama menyangkut efektivitas kepemimpinan dan arah pembangunan daerah.
Heliyana, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD dan kini menjabat Wakil Gubernur sejak April 2025, dikenal sebagai figur yang aktif dalam isu-isu strategis daerah. Profilnya yang dimuat oleh TribunNewsmaker menyoroti kiprahnya sebagai politisi PPP yang telah lama berkecimpung dalam politik lokal dan nasional.
Menanggapi keluhan tersebut, beberapa peserta forum menyuarakan dukungan agar peran Heliyana dalam pemerintahan tidak dikesampingkan. Mereka menilai bahwa transparansi dan sinergi antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Pihak penyelenggara forum menyatakan akan menyampaikan hasil diskusi kepada DPRD dan pihak eksekutif sebagai bahan evaluasi.
“Kami tidak ingin reformasi hanya menjadi jargon. Aspirasi seperti ini harus ditindaklanjuti,” ujar Soehadi.
Heliyana sendiri menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen mengawal isu-isu strategis, terutama yang menyangkut hak masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Saya tidak akan berhenti bersuara, karena ini bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab,” tutupnya.
