Intisari Berita
- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).
- Agenda utama: penertiban kawasan hutan dan pemberantasan tambang ilegal.
- Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melaporkan perkembangan kerja di lapangan.
- Fokus pada wilayah sulit dijangkau yang rawan aktivitas ilegal.
- Prabowo menegaskan amanat Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam harus untuk kemakmuran rakyat.
- Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat hukum.
Bogor, 23 November 2025 – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya, Hambalang, Bogor, untuk membahas penertiban kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal. Pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta aparat penegak hukum, menandai komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan pemanfaatan sumber daya alam.
Fokus Rapat
- Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Presiden menerima laporan perkembangan kerja satgas dalam menindak pelanggaran di kawasan hutan.
- Tambang ilegal: Dibahas langkah hukum dan operasional untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan negara.
- Wilayah rawan: Penanganan difokuskan pada daerah yang sulit dijangkau dan selama ini menjadi celah bagi pelaku ilegal.
Pernyataan Presiden
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penertiban berjalan efektif, serta memperingatkan aparat agar tidak melindungi aktivitas ilegal.
Dampak yang Diharapkan
- Lingkungan: Mengurangi kerusakan hutan dan menjaga ekosistem.
- Ekonomi: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.
- Masyarakat: Memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi warga terdampak.
Rapat di Hambalang menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto serius menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan.
Dengan dukungan Satgas PKH dan aparat penegak hukum, langkah ini diharapkan mampu menutup celah praktik ilegal sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam Indonesia.
