Intisari Berita
- Presiden Prabowo menyoroti Rp203 triliun anggaran Pemda yang masih mengendap di bank, sementara realisasi belanja hingga November 2025 hanya 68 persen (target di atas 80 persen).
- Menurut Mendagri Tito Karnavian, penyebabnya antara lain proses adaptasi kepala daerah baru yang sedang menyusun formasi pejabat, penahanan dana untuk pembayaran kontrak akhir tahun, dan cadangan gaji Januari mendatang.
- Pendapatan Pemda sudah mencapai 82-83 persen dari target 90 persen. Kemendagri akan terus memantau untuk mempercepat belanja agar uang beredar dan pelayanan publik optimal.
Jakarta- 25 November 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyoroti kondisi mengkhawatirkan di mana sekitar Rp203 triliun anggaran pemerintah daerah (Pemda) masih mengendap di rekening perbankan, sementara realisasi belanja hingga bulan November 2025 hanya mencapai 68 persen dari target yang ditetapkan seharusnya di atas 80 persen.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah menyampaikan laporan aktual keuangan daerah kepada Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11).
“Tadi beliau (Presiden) bertanya, kenapa masih ada daerah-daerah yang menyimpan uang di bank? Totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia,” ungkap Tito kepada rombongan awak media yang menunggu di luar ruang pertemuan.
Menurut Tito, salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan realisasi belanja adalah proses adaptasi yang sedang dilalui oleh kepala daerah baru yang banyak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
“Kepala-kepala daerah ini baru saja menjabat kurang dari 10 bulan, dan mereka masih dalam proses menyusun formasi pejabat penting seperti kepala dinas, sekretaris daerah, dan staf lain yang menjadi ‘kabinet daerah’ mereka. Proses ini membutuhkan waktu dan tentunya membuat perlambatan dalam penganggaran dan pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga menyebutkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kebiasaan menahan anggaran untuk pembayaran kontrak pekerjaan yang umumnya diselesaikan di akhir tahun.
“Biasanya, pekerjaan konstruksi atau proyek lain sering diselesaikan di bulan November-Desember, sehingga daerah menahan dana untuk pembayaran sekaligus. Selain itu, mereka juga menyiapkan cadangan untuk membayar gaji dan biaya operasional pada bulan Januari mendatang, agar tidak ada gangguan ketika awal tahun,” katanya.
Data yang disampaikan oleh Kemendagri menunjukkan bahwa dari 552 pemerintah daerah di Indonesia (terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota), rata-rata pendapatan telah mencapai 82–83 persen dari target minimal 90 persen yang ditetapkan.
“Pendapatan daerah sudah cukup baik, tapi masalahnya ada di belanja. Kita sangat mendorong agar sampai akhir tahun, realisasi belanja bisa mencapai di atas 75 persen, bahkan targetnya 80 persen, supaya uang beredar di masyarakat dan bisa mendorong aktivitas ekonomi lokal,” tegas Tito.
Ia juga menjelaskan perbedaan mekanisme keuangan antara Pemda dan kementerian/lembaga pusat. “Untuk lembaga pusat, pembayaran semua kebutuhan ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang ketersediaan dana harian.
Tapi untuk Pemda, mereka harus mandiri mengelola rekeningnya sendiri dan menyiapkan cadangan jika transfer dana dari pusat terlambat, karena pembayaran gaji pegawai negeri daerah tidak boleh pernah ditunda,” jelasnya.
Tito menambahkan bahwa Kemendagri akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap semua Pemda untuk mempercepat realisasi belanja.
“Kita akan terus mengawasi langkah-langkah setiap daerah, memberikan bimbingan agar program-program publik bisa berjalan optimal dan ekonomi daerah tetap bergerak. Uang negara yang dialokasikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
