Manggar – Bupati Belitung Timur (Beltim) Kamarudin Muten menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski anggaran daerah mengalami pemangkasan hingga Rp150 miliar. Hal ini disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Beltim, Senin (27/4/2026).
Kamarudin menekankan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengurangi tekad pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Ia mengakui adanya sedikit ketidaksesuaian kewenangan antara pusat dan daerah, namun menilai hal tersebut bukan persoalan utama. “Memang ada sedikit miss dalam kewenangan, tapi untuk keuangan sudah kita antisipasi sejak satu tahun dua bulan terakhir,” ujarnya.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir mencapai lebih dari Rp150 miliar. Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan signifikan bagi pembangunan di Beltim.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembangunan SMA Unggul Garuda dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp218 miliar. Secara keseluruhan, bantuan pusat untuk daerah disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Ini bukti bahwa meski ada pemangkasan, perhatian pusat terhadap pembangunan di Beltim tetap besar,” kata Kamarudin.
Dengan komitmen tersebut, Bupati berharap kesejahteraan PPPK tetap terjaga dan pelayanan publik di Beltim dapat terus berjalan optimal di tengah dinamika fiskal dan kewenangan.
