Bangka, 17 Juni – Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra menindak tegas kondisi antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya. Langkah ini diambil setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.500 per liter, yang mendorong banyak warga beralih menggunakan Pertalite bersubsidi dan memicu kepadatan antrean.
Berdasarkan pemantauan, ditemukan adanya praktik pengeritan BBM yang dilakukan oknum tertentu. Mereka membeli bahan bakar bersubsidi dalam jumlah berulang kali untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sehingga memperparah kelangkaan dan antrean panjang yang membuat warga harus menunggu berjam-jam.
Untuk mengatasi masalah tersebut, AKBP Deddy telah memanggil seluruh pengelola SPBU guna menertibkan sistem distribusi dan pelayanan. “Jangan sampai praktik pengerit BBM ini kembali berulang dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tegasnya.
Polres juga mengerahkan Tim Macan, Intelkam, dan Satreskrim untuk mengusut dugaan penimbunan serta penyalahgunaan BBM. Selain itu, pihak kepolisian mendesak Pertamina membuka data distribusi secara transparan agar pengawasan berjalan lebih ketat. Seluruh jajaran Polsek di wilayah Bangka juga diperintahkan bersiaga penuh di SPBU yang padat guna mencegah gesekan antarwarga.
Kapolres mengingatkan agar pengelola SPBU bertanggung jawab penuh mengatur antrean dan pelayanan, tidak hanya mengejar keuntungan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan maupun pembelian berlebih yang dapat memperparah situasi.
Kebijakan darurat ini bertujuan memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan warga mendapatkan haknya dengan aman. Jika praktik ilegal tidak diberantas, dikhawatirkan antrean panjang akan terus berlanjut dan menimbulkan keresahan sosial.
