MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 14 September 2026 – Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dapil Belitung–Belitung Timur menyoroti langsung persoalan masyarakat pesisir. Dalam pertemuan dengan konstituen, tiga isu utama mengemuka: kondisi nelayan, pengembangan UMKM, dan infrastruktur pesisir.
Anggota DPRD Babel H. Muhtar dari Fraksi PKB menegaskan seluruh masukan yang diterima akan diperjuangkan di tingkat provinsi agar segera mendapat solusi konkret.
Pokok Aspirasi Warga
Dialog reses berlangsung hangat dengan antusiasme tinggi dari warga. Ada 3 aspirasi dominan yang disampaikan:
1. Nelayan: Mendesak Perbaikan Talud Pesisir
Warga pesisir meminta perhatian serius terhadap kondisi talud di Pantai Tanjung Pendam yang sudah lama tidak terpelihara. Mereka khawatir abrasi pantai terus menggerus daratan dan mengancam keselamatan rumah warga serta aktivitas ekonomi nelayan.
“Kami tiap tahun lihat pantai makin mundur. Kalau talud tidak segera diperbaiki, tempat sandar perahu dan rumah warga bisa kena,” ujar salah satu perwakilan nelayan.
2. UMKM: Butuh Strategi Pemasaran Produk Lokal
Pelaku usaha kecil dan menengah menyoroti kendala utama bukan pada produksi, tetapi pada pemasaran. Produk kerajinan, kuliner, dan olahan laut khas Belitung dinilai sulit menembus pasar lebih luas.
Mereka berharap pemerintah provinsi memberi dukungan berupa pelatihan pemasaran digital, promosi di event pariwisata, dan akses ke marketplace agar produk daerah lebih dikenal dan berdaya saing.
3. Infrastruktur Pesisir: Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
Selain Tanjung Pendam, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur pesisir lain yang menunjang sektor pariwisata dan perikanan. Pembangunan dan pemeliharaan talud menjadi isu utama. Warga berharap ada anggaran khusus di APBD Provinsi untuk percepatan perbaikan.
Pernyataan Anggota DPRD H. Muhtar
H. Muhtar hadir langsung menyerap aspirasi warga. Ia menekankan fungsi reses sebagai kewajiban konstitusional anggota dewan.
“Reses ini hukumnya wajib bagi kami sebagai anggota DPRD. Melalui kegiatan ini kami bisa menampung aspirasi masyarakat, terutama dari para nelayan dan pelaku UMKM, untuk kemudian menjadi bahan perjuangan di DPRD,” tegasnya.
Politisi PKB itu juga menyoroti potensi besar daerahnya.
“Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi alam yang luar biasa ini harus kita jaga dan manfaatkan secara bijaksana agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
H. Muhtar memastikan semua catatan hasil reses akan dibawa ke rapat komisi dan dibahas bersama OPD terkait di lingkungan Pemprov Babel.
Konteks Politik & Sosial
Reses DPRD adalah mekanisme wajib bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat. Tujuannya menyerap aspirasi, menjaring masalah riil, dan menjadikannya bahan pembahasan serta penyusunan kebijakan di DPRD.
Aspirasi yang muncul di Dapil Belitung–Beltim mencerminkan tantangan ekonomi lokal. Ketergantungan pada sektor kelautan dan pariwisata masih tinggi. Di sisi lain, warga menuntut adanya diversifikasi ekonomi melalui UMKM agar tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
H. Muhtar menegaskan, “Semua masukan akan kami catat dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami koordinasikan, yang menjadi kewenangan provinsi akan kami kawal anggarannya.”
Analisis Singkat: Peluang dan Tantangan Belitung–Beltim
Dari hasil reses ini terlihat peta kekuatan dan tantangan Dapil Belitung–Beltim:
Kekuatan utama:
Pariwisata dan kelautan. Pantai, wisata bahari, dan hasil laut Belitung memiliki nilai jual tinggi. Jika dikelola optimal dan terintegrasi, dua sektor ini bisa menjadi penggerak utama kesejahteraan.
Tantangan nyata:
- Abrasi pesisir yang mengancam pemukiman dan infrastruktur nelayan
- Lemahnya pemasaran produk UMKM sehingga sulit bersaing
- Keterbatasan infrastruktur penunjang pariwisata dan perikanan
Peluang kebijakan:
- Integrasi UMKM dengan pariwisata. Produk lokal bisa dipromosikan di destinasi wisata seperti Tanjung Pendam, Tanjung Tinggi, dan lainnya
- Percepatan pemeliharaan talud pesisir sebagai bentuk mitigasi bencana dan perlindungan aset masyarakat
- Program pelatihan dan permodalan UMKM berbasis digital untuk menjangkau pasar nasional
DPRD Provinsi memiliki peran penting menjembatani usulan ini ke dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027, terutama untuk pos infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Langkah Tindak Lanjut
Usai reses, H. Muhtar dan tim akan melakukan 3 hal:
- Memasukkan aspirasi ke dalam Pokok Pikiran DPRD untuk dibahas di Banggar dan Komisi
- Berkordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Babel
- Mengawal realisasi program agar tidak hanya berhenti di atas kertas
Ia juga mengajak masyarakat terus aktif mengawal. “Kami di DPRD hanya menyalurkan suara. Tapi eksekusi ada di pemerintah. Mari kita kawal bersama,” ujarnya.
Reses DPRD Babel Dapil Belitung–Beltim kali ini menegaskan bahwa isu nelayan, UMKM, dan infrastruktur pesisir masih menjadi prioritas warga. Dengan potensi pariwisata dan kelautan yang besar, Belitung memiliki modal kuat untuk tumbuh.
Tantangannya adalah bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten mampu merespons cepat, terutama dalam memperbaiki talud pesisir dan memperkuat daya saing UMKM.
H. Muhtar menutup reses dengan komitmen: “Aspirasi bapak ibu adalah amanah. InsyaAllah kami perjuangkan.”
